Ahok Janji Tampung Aspirasi Hasil Reses Anggota DPRD
Jum'at, 15 Mei 2015 - 09:20 WIB
Ahok Janji Tampung Aspirasi Hasil Reses Anggota DPRD
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta berjanji akan menampung aspirasi anggota DPRD dari hasil reses yang tengah berjalan saat ini dalam APBD 2016 mendatang. Namun, aspirasi itu harus sesuai dengan hasil musrenbang dan tidak mengada-ada.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuturkan pihaknya akan menampung hasil reses anggota dewan pada penyusunan KUA-PPAS. Namun, apabila berbeda dengan yang ditemukan dalam hasil musrenbang, apalagi hasil resesnya mengada-ada, pihaknya tidak akan segan-segan untuk mencoretnya.
"Reses kan sudah ada di dalam musrenbang semua. Dari mulai tingkat kelurahan kan DPRD sudah ikut. Kalau mereka masukkan ya tinggal cocokkan saja. Kita bisa masukkan kok enggak masalah, asal jangan ngajuin yang aneh-aneh saja, selama berguna ok," tegas Ahok, Kamis 14 Mei kemarin.
Tujuannya, lanjut Ahok, agar mengetahui penggunaan dana dari APBD DKI Jakarta tersebut untuk apa. Terkait sistem pembiayaan dana reses dewan yang berbeda dari tahun sebelumnya, lanjut Ahok, sistem tersebut telah diusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar Pemerintah dapat melakukan penghematan.
"Saya sudah usul ke Presiden sistem itu. Kalau perlu seluruh Indonesia enggak ada tarik kontan. Kalau enggak ada tarik kontan negara enggak perlu cetak duit dan hemat," ungkapnya. Selain itu, Ahok menilai jika sistem tersebut juga memberikan keuntungan bagi pihak bank.
Sebab, mereka tidak perlu khawatir akan terjadinya perampokan dan bencana yang di mana bank harus mengeluarkan biaya asuransi apabila perampokan dan bencana itu terjadi. "Kalau kita kasih tunai ke anggota dewan untuk reses, kita tidak tahu aliran uang itu ke mana. Kalau pakai bank kita bisa lihat. Kami juga menginginkan seluruh warga Jakarta memiliki rekening. Sehingga bantuan dapat diberikan secara efektif kepada warga yang membutuhkan," pungkasnya.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuturkan pihaknya akan menampung hasil reses anggota dewan pada penyusunan KUA-PPAS. Namun, apabila berbeda dengan yang ditemukan dalam hasil musrenbang, apalagi hasil resesnya mengada-ada, pihaknya tidak akan segan-segan untuk mencoretnya.
"Reses kan sudah ada di dalam musrenbang semua. Dari mulai tingkat kelurahan kan DPRD sudah ikut. Kalau mereka masukkan ya tinggal cocokkan saja. Kita bisa masukkan kok enggak masalah, asal jangan ngajuin yang aneh-aneh saja, selama berguna ok," tegas Ahok, Kamis 14 Mei kemarin.
Tujuannya, lanjut Ahok, agar mengetahui penggunaan dana dari APBD DKI Jakarta tersebut untuk apa. Terkait sistem pembiayaan dana reses dewan yang berbeda dari tahun sebelumnya, lanjut Ahok, sistem tersebut telah diusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar Pemerintah dapat melakukan penghematan.
"Saya sudah usul ke Presiden sistem itu. Kalau perlu seluruh Indonesia enggak ada tarik kontan. Kalau enggak ada tarik kontan negara enggak perlu cetak duit dan hemat," ungkapnya. Selain itu, Ahok menilai jika sistem tersebut juga memberikan keuntungan bagi pihak bank.
Sebab, mereka tidak perlu khawatir akan terjadinya perampokan dan bencana yang di mana bank harus mengeluarkan biaya asuransi apabila perampokan dan bencana itu terjadi. "Kalau kita kasih tunai ke anggota dewan untuk reses, kita tidak tahu aliran uang itu ke mana. Kalau pakai bank kita bisa lihat. Kami juga menginginkan seluruh warga Jakarta memiliki rekening. Sehingga bantuan dapat diberikan secara efektif kepada warga yang membutuhkan," pungkasnya.
(whb)
