alexa snippet

Penyerangan Mapolres OKU

Hanya 6 tersangka, peradilan militer diragukan

Hanya 6 tersangka, peradilan militer diragukan
(Dok Sindophoto)
A+ A-
Sindonews.com - Penetapan enam tersangka yang disebutkan Pomdam II Sriwijaya terlibat dalam aksi penyerangan Mapolres OKU beberapa waktu lalu memunculkan kejanggalan akan penyelesaian proses hukum yang berlaku bagi para pelaku rusuh tersebut.

Pasalnya diketahui, selain enam anggota TNI tersebut, terdapat puluhan prajurit Batalion Armed 15/76 Martapura yang juga ikut melakukan penyerangan terhadap kantor polisi tersebut.

Menurut Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar, keputusan Pomdam II Sriwijaya saat ini dinilai telah menciderai ekpektasi masyarakat yang butuh akan keadilan. Pasalnya, kasus ini dinilai telah milik publik dan diketahui publik secara luas.

"Meskipun mungkin syarat-syarat penetapan tersangka dilihat dari siapa provokatornya, namun secara hukum siapapun yang terlibat dan melakukan aksi penyerangan juga harus diperiksa secara tuntas. Sehingga sangat janggal jika hanya enam saja yang baru ditetapkan tersangka dari puluhan anggota TNI yang melakukan penyerangan," jelas Bambang kepada Sindonews, Kamis (14/3/3013).

Kejanggalan ini menurut Bambang sudah barang tentu dialamatkan untuk Pomdam II Sriwijaya yang melakukan proses penegakan hukum bagi kasus tersebut. Menurutnya, sebagai aparat penegak hukum, sudah selaiknya para anggota TNI tersebut juga berkedudukan sama di dalam hukum dan tidak dibedakan statusnya. Hal itu menurutnya tertuang dalam Pasal 27 UUD 1945.

Bambang juga mengkritik proses peradilan militer yang saat ini dinilai sudah tak laik dan perlu diamandemen. Karena, pengadilan militer dinilainya sarat akan kenetralitasan hukum.

"Meski peradilan umum (Polisi) dan peradilan militer (TNI) mengacu pada KUHP, tetapi peradilan militer lebih riskan bermasalah, dan bersifat lemah. Karena baik dari oditur, dan hakim juga semuanya dari militer, tentu dari sisi kedekatan juga berpengaruh terhadap putusan hakim. Hal itu berbeda dengan peradilan umum," jelasnya.

Maka itu, lanjutnya, Bambang meminta peradilan militer di tubuh TNI perlu direformasi dan di amandemen. Hal itu dimaksudkan agar peradilan militer diintegrasikan ke dalam peradilan umum, demi kesamaan masyarakat di dalam hukum.

Sebelumnya, Pomdam II Sriwijaya resmi menetapkan enam tersangka kasus penyerangan Mapolres OKU beberapa waktu lalu.

Keenam tersangka itu yakni, Komandan Batalion Armed 15/76 Martapura, Mayor (IA), Serma HMF, Praka DM, Sertu IR, Koptu EY, dan Pratu TM. Keenam tersangka itu dikenakan pasal berlapis.

dibaca 4.979x
halaman ke-1 dari 2
loading gif
Top