Disinyalir Persaingan Politik, Ronny Tanusaputra Sayangkan Berita Menyesatkan Proyek Gedung DPRD Morut
loading...
Tenaga Ahli Gubernur Sulawesi Tengah Bidang Investasi, Ronny Tanusaputra mendukung proses hukum proyek Gedung DPRD Morowali Utara (Morut) pada 2016 oleh KPK. Foto/Ist
A
A
A
MOROWALI UTARA - Tenaga Ahli Gubernur Sulawesi Tengah Bidang Investasi, Ronny Tanusaputra mendukung proses hukum proyek Gedung DPRD Morowali Utara (Morut) pada 2016 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dia yakin kasus ini akan segera mendapat kepastian hukum dan keadilan karena KPK menjalankan tugas dengan sangat profesional.
Namun Ronny menyayangkan adanya pemberitaan media tertentu yang sangat menyudutkan dirinya dan tidak berimbang.
"Pertama, ada informasi seolah kasus ini terjadi saat saya menjabat tenaga ahli gubernur. Padahal lokus deliktinya di Morut pada 2016," katanya kepada MPI, Sabtu (17/12/2022).
Kedua, ada berita seolah-olah yang diperiksa oleh KPK hanya Ronny sendiri.
Padahal, pada Kamis (15/12/2022) lalu, ada empat orang lainnya yang juga memenuhi panggilan KPK sebagai saksi termasuk bupati dan wakil bupati Morut.
Dia mensinyalir beredarnya pemberitaan yang menyudutkan terkait persaingan politik yang sengaja dilakukan salah satu petinggi partai tertentu.
"Jelas pemberitaan seperti itu sangat menyesatkan publik. Saya merasa dikriminalisasi. Padahal saya sudah siap menjalani proses ini," tegas Ronny.
Dia berharap relasi kuasa elite politik tidak mempengaruhi informasi terkait proses hukum yang sedang berjalan.
Menurut Ronny, pada 2016 dirinya hanya mendukung permodalan kontraktor dalam pembangunan gedung DPRD Morut.
Dia yakin kasus ini akan segera mendapat kepastian hukum dan keadilan karena KPK menjalankan tugas dengan sangat profesional.
Namun Ronny menyayangkan adanya pemberitaan media tertentu yang sangat menyudutkan dirinya dan tidak berimbang.
"Pertama, ada informasi seolah kasus ini terjadi saat saya menjabat tenaga ahli gubernur. Padahal lokus deliktinya di Morut pada 2016," katanya kepada MPI, Sabtu (17/12/2022).
Kedua, ada berita seolah-olah yang diperiksa oleh KPK hanya Ronny sendiri.
Padahal, pada Kamis (15/12/2022) lalu, ada empat orang lainnya yang juga memenuhi panggilan KPK sebagai saksi termasuk bupati dan wakil bupati Morut.
Dia mensinyalir beredarnya pemberitaan yang menyudutkan terkait persaingan politik yang sengaja dilakukan salah satu petinggi partai tertentu.
"Jelas pemberitaan seperti itu sangat menyesatkan publik. Saya merasa dikriminalisasi. Padahal saya sudah siap menjalani proses ini," tegas Ronny.
Dia berharap relasi kuasa elite politik tidak mempengaruhi informasi terkait proses hukum yang sedang berjalan.
Menurut Ronny, pada 2016 dirinya hanya mendukung permodalan kontraktor dalam pembangunan gedung DPRD Morut.
(shf)
Explore More