Kunjungi MNC Portal Indonesia, KPK Sebut Dalami 335 Kasus Dugaan Korupsi di Jabar
Selasa, 06 Desember 2022 - 21:04 WIB
loading...
A
A
A
"Pemberantasan korupsi tidak hanya tugas dari KPK sebagai bagian dari penegak hukum, tetapi juga ada penegak hukum lain, kejaksaan, kepolisian, KPK bersinergi bersama-sama menurunkan angka korupsi," ucapnya.
"Peran serta masyarakat menjadi penting. Masyarakat di situ satu di antaranya media," imbuh Ali.
Dengan begitu, salah satu bentuk kolaborasi pemberantasan korupsi ini yakni dengan melakukan kunjungan ke media di Jabar bertepatan dengan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia).
Selain menyampaikan update pemberantasan korupsi secara nasional khususnya di Jabar, kata Ali, KPK juga ingin menyerap saran dan masukan perbaikan bagi kinerja lembaga ini ke depannya.
Ali juga mengatakan, upaya yang dilakukan KPK tidak hanya penindakan, namun juga diiringi dengan pencegahan korupsi di lapangan.
"Ketika misalnya di Jawa Barat KPK pernah menangani perkara sampai 21 kepala daerah. Ketika kami melakukan penangkapan, kami menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi, maka masuk di wilayah-wilayah pencegahannya," ucap Ali.
Ali menambahkan, ada delapan area intervensi KPK di pemerintah daerah mulai dari pengadaan barang dan jasa, perizinan, manajemen ASN, manajemen aset, dan sebagainya.
"Di sana KPK membangun wilayah-wilayah yang bebas korupsi dengan membangun sistemnya," tandasnya.
"Peran serta masyarakat menjadi penting. Masyarakat di situ satu di antaranya media," imbuh Ali.
Dengan begitu, salah satu bentuk kolaborasi pemberantasan korupsi ini yakni dengan melakukan kunjungan ke media di Jabar bertepatan dengan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia).
Selain menyampaikan update pemberantasan korupsi secara nasional khususnya di Jabar, kata Ali, KPK juga ingin menyerap saran dan masukan perbaikan bagi kinerja lembaga ini ke depannya.
Ali juga mengatakan, upaya yang dilakukan KPK tidak hanya penindakan, namun juga diiringi dengan pencegahan korupsi di lapangan.
"Ketika misalnya di Jawa Barat KPK pernah menangani perkara sampai 21 kepala daerah. Ketika kami melakukan penangkapan, kami menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi, maka masuk di wilayah-wilayah pencegahannya," ucap Ali.
Ali menambahkan, ada delapan area intervensi KPK di pemerintah daerah mulai dari pengadaan barang dan jasa, perizinan, manajemen ASN, manajemen aset, dan sebagainya.
"Di sana KPK membangun wilayah-wilayah yang bebas korupsi dengan membangun sistemnya," tandasnya.
(shf)
Lihat Juga :
