Tokoh Adat Keerom Minta KPK Audit Menyeluruh Penggunaan Dana Otsus Papua
Sabtu, 19 November 2022 - 12:53 WIB
loading...
Ketua Dewan Adat Distrik Skamto Kabupaten Keerom, Didimus Werare menyatakan keheranannya terkait banyaknya keluhan masyarakat soal dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua. (Ist)
A
A
A
JAYAPURA - Ketua Dewan Adat Distrik Skamto Kabupaten Keerom, Didimus Werare menyatakan keheranannya terkait banyaknya keluhan masyarakat soal dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Dirinya membandingkan Papua dan Provinsi Aceh yang sama-sama mendapatkan dana Otsus.
“Aceh dapat, Papua dapat. Di Aceh jalan baik, kenapa di Papua tidak bisa jalan baik. Karena Kami lihat pembangunan-pembangunan yang ada di sini tidak berjalan baik. Ini akibat dari penyalahgunaan anggaran,” ungkap Didimus di Arso.
Menurut Didimus, masyarakat Papua hingga akar rumput akan merasakan manfaat dana Otsus jika para pejabat dari tingkat provinsi hingga ke kabupaten-kabupaten mengelolanya dengan hati bersih. Namun, apa ia rasakan, sebagaimana juga dikeluhkan para pemuka masyarakat di daerahnya di Kabupaten Keerom, sangat jauh dari harapan.
“Sebenarnya dengan dana Otsus itu kita harus berdayakan masyarakat Papua, rumahnya baik, layak huni, fasilitas kesehatan lengkap, tapi ini tidak ada. Soal anak sekolah saja, baik dia orang masih bisa usaha, dia bisa sekolahkan dia punya anak, tapi orang yang tidak bisa usaha, anak mungkin hanya batas SMA, mau lanjut kuliah sudah tidak bisa,” kata Didimus.
Karena itu, Didimus Werare mengapresiasi langkah Komis Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah datang ke Papua untuk memeriksa Gubernur Papua Lukas Enembe yang sedang berstatus tersangka kasus korupsi. Didimus berharap, lembaga antirasuah itu tidak hanya memeriksa Lukas terkait dugaan gratifikasi Rp 1 Miliar, tetapi menjadikan kasus tersebut sebagai pintu masuk untuk melakukan audit secara menyeluruh penggunaan dana Otsus Papua, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga ke distrik-distrik.
“Aceh dapat, Papua dapat. Di Aceh jalan baik, kenapa di Papua tidak bisa jalan baik. Karena Kami lihat pembangunan-pembangunan yang ada di sini tidak berjalan baik. Ini akibat dari penyalahgunaan anggaran,” ungkap Didimus di Arso.
Menurut Didimus, masyarakat Papua hingga akar rumput akan merasakan manfaat dana Otsus jika para pejabat dari tingkat provinsi hingga ke kabupaten-kabupaten mengelolanya dengan hati bersih. Namun, apa ia rasakan, sebagaimana juga dikeluhkan para pemuka masyarakat di daerahnya di Kabupaten Keerom, sangat jauh dari harapan.
“Sebenarnya dengan dana Otsus itu kita harus berdayakan masyarakat Papua, rumahnya baik, layak huni, fasilitas kesehatan lengkap, tapi ini tidak ada. Soal anak sekolah saja, baik dia orang masih bisa usaha, dia bisa sekolahkan dia punya anak, tapi orang yang tidak bisa usaha, anak mungkin hanya batas SMA, mau lanjut kuliah sudah tidak bisa,” kata Didimus.
Karena itu, Didimus Werare mengapresiasi langkah Komis Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah datang ke Papua untuk memeriksa Gubernur Papua Lukas Enembe yang sedang berstatus tersangka kasus korupsi. Didimus berharap, lembaga antirasuah itu tidak hanya memeriksa Lukas terkait dugaan gratifikasi Rp 1 Miliar, tetapi menjadikan kasus tersebut sebagai pintu masuk untuk melakukan audit secara menyeluruh penggunaan dana Otsus Papua, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga ke distrik-distrik.
Lihat Juga :
