Tokoh Gereja Papua Sebut Tindakan Korupsi Berurusan dengan Hukum Negara, Tuhan, dan Neraka

JAYAPURA - Papua yang damai dan bebas dari korupsi menjadi harapan semua pihak. Dalam sepekan terakhir banyak kalangan di Papua menyuarakan harapan itu, mulai dari tokoh muda, tokoh adat , politisi, maupun tokoh agama.

Mereka sepakat, salah satu cara mewujudkan Papua yang bersih dari korupsi adalah dengan mendukung kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Tanah Papua untuk mendalami keterlibatan pihak-pihak maupun mencari bukti-bukti terkait dugaan kasus korupsi yang tengah menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe.

“Harapan seluruh warga negara Indonesia yang ada di Papua, agar Papua bisa bersih dari semua tindakan kolusi, korupsi dan nepotisme. Terutama para pejabat Papua yang hari-hari ini dipercayakan oleh negara memimpin, mengemban amanah yang dipercayakan oleh negara agar mereka benar-benar bersih dari sikap atau tindakan korupsi,” ujar Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Jayapura (PGGJ) Pendeta Joop Suebu, S.Th.,M.Pd di Jayapura, Rabu (16/11/2022).

Pendeta Joop Suebu mengatakan, Papua mendapatkan dukungan pembiayaan dari pemerintah Pusat yang jumlahnya sangat fantastis dan dalam berbagai skema pendanaan. Karena itu, dirinya mengharapkan, semua pejabat yang memimpin di Bumi Cenderawasih ini, bisa berhati-hati menggunakan uang yang menjadi hak rakyat.

“Yang bukan haknya jangan dia mengambil, yang bukan haknya jangan dia mencuri, hak rakyat, ya hak rakyat,” tegas Pendeta yang tengah menempuh pendidikan Magister di Great Commission International Theological Seminary (GCITS) Florida, Amerika Serikat ini.

Disebutkan, dari sisi teologia dan agama, tindakan korupsi ini diibaratkan seperti pencuri, mengambil atau mencuri barang bukan miliknya. Maka pelakunya pasti akan berurusan dengan Tuhan dan neraka.”

“Kalau tidak bertobat, ya neraka sedang menunggu,” tegas Pendeta lulusan S2 Magister Pendidikan Agama Kristen dari STT Anugerah Indonesia Surabaya ini.

Pendeta Joop Suebu meminta KPK perlu memeriksa semua pejabat yang selama ini mengelola uang rakyat, baik di provinsi maupun di kabupaten dan kota. Kalau lembaga antirasuah itu hanya memeriksa Gubernur Lukas Enembe, menurut Pendeta Joop, itu tidak cukup. Karena sejak Pak Lukas menjadi Gubernur, dana Otsus dibagi 80% untuk kabupaten/kota, dan 20% di provinsi.

Makanya, lanjut Pendeta Joop, sebelum Otsus Jilid II disahkan, tokoh-tokoh masyarakat Papua dari berbagai kalangan meminta agar Otsus dievaluasi di seluruh kabupaten. Tapi hal itu tidak terjadi. Tujuan evaluasi, terang Pendeta Joop Suebu, antara lain untuk mengetahui selama 10 tahun dana 80% yang dibagi Gubernur Papua itu digunakan untuk apa. Evaluasi menyeluruh itu sangat perlu, agar ke depan, program Otsus Jilid II bisa berjalan dengan baik dan menyentuh seluruh rakyat di akar rumput.

“Yang bisa dievaluasi Otsusnya itu hanya wilayah Tabi-Saireri yang berjumlah 9 kabupaten/kota. Tapi daerah lain tidak berani. Berarti ada indikasi korupsi disana. Beberapa wilayah yang tidak dievaluasi kebetulan wilayah pegunungan Lapago, Mepago, dan Animha. Itu belum dievaluasi sampai hari ini. Jadi, tidak cukup kalau hanya Lukas saja yang diperiksa, para bupati juga harus diperiksa,” pinta Pendeta Joop.