Validasi Layanan BPHTB di Bone Bolango Gunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE)
loading...
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik, khususnya di sektor pajak daerah.
A
A
A
SUWAWA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik, khususnya di sektor pajak daerah.
Terbaru, Pemkab Bone Bolango melalui Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) meluncurkan layanan Layanan Tanpa Tatap Muka (TTM) untuk pengurusan Validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
"Saat ini kami meluncurkan layanan TTM untuk pelayanan validasi BPHTB. Dimulai dari pemasukan berkas, pembayaran melalui QRIS, ATM, mobile banking dan lainnya, sampai dengan validasi. Layanan ini telah dilengkapi dengan Tanda Tangan Elektronik (TTE), sehingga proses layanan BPHTB seluruhnya dilakukan tanpa tatap muka sama sekali dengan petugas, atau tidak harus datang secara langsung ke Mal Pelayanan Publik," tutur Iwan Mustapa, Kepala Badan Keuangan Pendapatan Daerah Pemkab Bone Bolango, Kamis (27/10/2022).
Dengan Tanpa Tatap Muka maka banyak sekali efisiensi dan penghematan yang dapat dilakukan. Pelayanan dapat diberikan tanpa sekalipun Wajib Pajak melalui PPAT atau Pejabat Lelang harus berkunjung ke kantor.
Layanan TTM BPHTB pun dilengkapi dengan notifikasi WA untuk setiap tahapannya. Sehingga baik WP maupun petugas tidak harus membuka aplikasi untuk mengetahui lanjutan prosedur yang dilakukan. Sangat hemat waktu, dan biaya.
Sejatinya, sebelumnya layanan ini telah dilakukan sejak 2020, tetapi belum menggunakan tanda tangan elektronik, sehingga diproses akhir validasi masih harus sekali datang ke Mal Pelayanan Publik. Kini, layanan ini telah disempurnakan dengan tanda tangan elektronik.
"Layanan ini berjalan dalam mode transisi saat ini, sambil mengecek kesiapan jaringan dan sosialisasi serta launching, ini bagian dari ikhtiar kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis digital seperti harapan Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati dan Pak Sekda. Kami terus berkolaborasi dengan Dinas Kominfo dan juga OPD terkait lainnya. Dengan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE) ini, kami harapkan tercipta peningkatan layanan publik, yang juga dapat berujung pada Optimalisasi PAD," pungkas Iwan.
Terbaru, Pemkab Bone Bolango melalui Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) meluncurkan layanan Layanan Tanpa Tatap Muka (TTM) untuk pengurusan Validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
"Saat ini kami meluncurkan layanan TTM untuk pelayanan validasi BPHTB. Dimulai dari pemasukan berkas, pembayaran melalui QRIS, ATM, mobile banking dan lainnya, sampai dengan validasi. Layanan ini telah dilengkapi dengan Tanda Tangan Elektronik (TTE), sehingga proses layanan BPHTB seluruhnya dilakukan tanpa tatap muka sama sekali dengan petugas, atau tidak harus datang secara langsung ke Mal Pelayanan Publik," tutur Iwan Mustapa, Kepala Badan Keuangan Pendapatan Daerah Pemkab Bone Bolango, Kamis (27/10/2022).
Dengan Tanpa Tatap Muka maka banyak sekali efisiensi dan penghematan yang dapat dilakukan. Pelayanan dapat diberikan tanpa sekalipun Wajib Pajak melalui PPAT atau Pejabat Lelang harus berkunjung ke kantor.
Layanan TTM BPHTB pun dilengkapi dengan notifikasi WA untuk setiap tahapannya. Sehingga baik WP maupun petugas tidak harus membuka aplikasi untuk mengetahui lanjutan prosedur yang dilakukan. Sangat hemat waktu, dan biaya.
Sejatinya, sebelumnya layanan ini telah dilakukan sejak 2020, tetapi belum menggunakan tanda tangan elektronik, sehingga diproses akhir validasi masih harus sekali datang ke Mal Pelayanan Publik. Kini, layanan ini telah disempurnakan dengan tanda tangan elektronik.
"Layanan ini berjalan dalam mode transisi saat ini, sambil mengecek kesiapan jaringan dan sosialisasi serta launching, ini bagian dari ikhtiar kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis digital seperti harapan Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati dan Pak Sekda. Kami terus berkolaborasi dengan Dinas Kominfo dan juga OPD terkait lainnya. Dengan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE) ini, kami harapkan tercipta peningkatan layanan publik, yang juga dapat berujung pada Optimalisasi PAD," pungkas Iwan.
(ars)
Lihat Juga :
