Massa Pendukung Lukas Enembe Warning KPK: Jangan Ada Penjemputan Paksa!

JAYAPURA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melayangkan surat pemanggilan terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Namun dengan alasan sakit, Lukas Enembe masih belum memenuhi panggilan sehingga pemeriksaan tak bisa dilakukan. Dia justru kembali mengirim kuasa hukumnya untuk mendatangi KPK.



Dengan kondisi ini, Ketua Koalisi Rakyat Papua (KRP) Diaz Gwijangge yang merupakan pendukung Lukas Emende meminta KPK tidak memaksakan diri, dan bisa menunggu kondisi gubernur pulih.

"Ini negara tahu, presiden tahu kalau Gubernur Lukas Enembe sedang sakit, dan ini bukan dibuat-buat. Kondisi sakit beliau sudah dari tahun lalu. Bahkan saat kunjungan Presiden ke Papua beberapa kali beliau sudah sakit dan tidak bisa mendampingi. Jadi jangan paksakan," kata Diaz, Senin (26/9/2022).

Diaz menambahkan, Lukas Enembe akan taat hukum dan tidak akan lari untuk dilakukan pemeriksaan oleh KPK. Hanya saja saat ini kondisi kesehatan gubernur tidak memungkinkan.

"Ini mau bicara saja susah, karena pita suaranya bermasalah akibat stroke yang sudah empat kali terjadi. Beliau sudah katakan tidak akan lari, hanya tunggu kondisi beliau sehat," ucapnya.



Dia juga menjelaskan bahwa dalam adat Papua terutama di pegunungan, seorang kepala suku tidak akan meninggalkan rakyatnya. Namun akan terus bersama karena menjadi tanggung jawabnya jika rakyatnya ada permasalahan.

"Beliau (Lukas Enembe) adalah kepala suku, dan lagi kini menjadi gubernur. Dia adalah tokoh yang disegani, dihormati dan dilindungi. Jadi sebagai tokoh dia tidak akan kemana-mana. Sehingga biarkan beliau berobat dulu supaya pulih," pintanya.



Diaz juga menepis isu KRP akan kembali turun jalan melakukan aksi demo. Menurutnya jika KPK menghormati hak asasi Gubernur Lukas Enembe untuk berobat dan semua berjalan baik, maka demo tidak perlu dilakukan.

"Kalau semua kondisinya baik kita tidak akan demo, dan isu yang berkembang itu tidak benar. Jangan menakut-nakuti masyarakat, karena kasus ini masyarakat tidak ikut campur, tidak ada masalah. Tapi kalau KPK paksakan diri, dengan mau jemput paksa Lukas Enembe maka tidak menutup kemungkinan kita demo lagi. Karena menurut kami ini tidak benar, dan KPK terlalu paksakan," tegasnya.

Dia menuding ada pihak lain yang sengaja memainkan isu kasus Lukas Enembe, sehingga dikatakan mampu menutup kasus-kasus besar di tanah air.

"Ada kasus Fredy Sambo, ada kasus mutilasi Timika, ada kasus pelanggaran HAM Paniai. Ini tertutup semua dengan kasus Lukas Enembe. Jadi ini ada apa. Kalau motifnya politik, kenapa tidak tunggu saja periode kepemimpinan Lukas Enembe selesai pada 2023 nanti," tudingnya.

Diketahui, KPK kembali melayangkan surat pemeriksaan terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe. Namun, rencana pemeriksaan tidak lagi dilakukan di Mako Brimob, Kotaraja, Jayapura, melainkan di Gedung Merah Putih (KPK) di Jakarta.