Terbata-bata, Bupati Bogor Non-Aktif Ade Yasin Memohon Dibebaskan dari Tuntutan

Dinalara juga menyebut bahwa seluruh saksi yang dihadirkan tidak dapat membuktikan dakwaan jaksa. Karenanya, dia yakin, majelis hakim akan menjatuhkan vonis bebas kepada Ade Yasin.

"Kami optimis majelis akan memutus bebas Ade Yasin karena majelis hakim pasti memutus berdasar dua alat bukti sah. Dakwaan JPU (jaksa penuntut umum) di tuntutan tidak ada alat bukti yang memperlihatkan Bu Ade bersalah," jelasnya.

Sementara itu, JPU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Roni Yusuf menyatakan, tidak akan melakukan replik atau tanggapan terhadap pleidoi Ade Yasin karena menilai, alat bukti yang disampaikan saat pembacaan dakwaan dan tuntutan sudah kuat.

"Kami menilai alat bukti yang disampaikan saat tuntutan kuat, makanya kita tetap pada tuntutan," katanya.

Diketahui, dalam dakwaannya, JPU KPK menyebut, total uang suap yang diberikan Ade Yasin kepada pegawai BPK Jabar mencapai Rp1,935 miliar. Uang suap diberikan secara bertahap dalam kurun waktu Oktober 2021 hingga April 2022.

"Terdakwa melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut memberi atau memberikan sesuatu yaitu memberikan uang yang keseluruhannya berjumlah Rp1.935.000.000," ujar Jaksa KPK dalam sidang perdana kasus Ade Yasin.

Jaksa KPK melanjutkan, uang sebesar Rp1,9 miliar lebih itu diberikan Ade Yasin kepada sejumlah pegawai BPK Jabar, yakni Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Kartiwa, dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah.

"(Pemberian) dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu dengan maksud agar LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Kabupaten Bogor mendapatkan opini WTP yang bertentangan dengan kewajibannya," beber Jaksa KPK.

Jaksa KPK menilai, terdakwa Ade Yasin melanggar Pasal 5 ayat 1 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama. Ade Yasin juga dianggap melanggar Pasal 13 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua.

Ade Yasin sendiri terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK bersama dengan 11 orang lainnya. Kemudian, KPK menetapkan delapan orang tersangka, baik pemberi suap maupun penerima suap dalam kasus suap yang melibatkan pegawai BPK Jabar.