Rombak Perwali 31, Dewan Minta Perkuat Legitimasi Inspektur COVID-19
loading...
DPRD Makassar mendukung rencana Pemkot untuk merombak perwali protokol kesehatan. Foto: Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - DPRD Makassar menyambut rencana Pj Wali Kota Makassar yang ingin merombak perwali nomor 31 tentang Protokol Kesehatan di Makassar.
Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar Kasrudi melihat salah satu usulan yang semestinya dapat disempurnakan adalah keberadaan dari inspektur COVID-19 sendiri.
Keberadan inspektur COVID-19 tersebut dianggap sangat penting dan menjadi kunci dalam penegakan protokol COVID-19 di Kota Makassar.
"Keberadaan tim inspektur COVID-19 ini sudah bagus cuman perlu diberikan kewenangan lebih luas, dalam memutus COVID-19," ujar legislator Gerindra ini.
Untuk menambah legitimasi tersebut, upaya ini bahkan dapat digodok ke dalam perwali itu sendiri. Apalagi dengan hanya perwali yang tidak mencantumkam sanksi hukum, semestinya peran mereka justru krusial dalam mengimbangi hal ini.
"Agak sulit mengatur masyarakat Kota Makassar kalau tanpa sanksi, paling tidak hadirnya mereka bisa memberi sanksi kemasyarakatan, sanksi administrasi, atau memberikan surat pernyataan untuk tidak mengulangi," katanya.
PJ Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin berharap bahwa, perwali ini dapat betul-betul berfungsi mengendalikan COVID-19 di Kota Makassar.
Menurutnya, perombakan tersebut mengupayakan pertimbangan beberapa aspek dari masyarakat sendiri.
"Kita akan berikan kebijakan yang berimbang antara penanganan COVID-19 dengan tidak menggangu aktivitas masyarakat dengan sebaik-baiknya," ujarnya.
Selain itu, ada rancangan pemberlakuan sistem persuratan yang bakal diberlakulan juga ke depannya
"Ini kita mau pastikan orang yang mau masuk Makassar harus bebas COVID-19. Daerah masing-masing punya kebijakan," katanya.
Hal ini juga bakal dikoordinasikan bersama dengan wilayah lain untuk memastikan regulasi tersebut dapat berjalan dengan baik.
"Kemarin pak gubernur sudah berbicara dalam rapat forum rapat koordinasi, bahwa ini harus kita terapkan dan dikordinasikan dengan semua kab kota," pungkas Rudy.
Baca Juga: Inspektur Covid-19 Razia Pengguna Jalan Tidak Pakai Masker
Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar Kasrudi melihat salah satu usulan yang semestinya dapat disempurnakan adalah keberadaan dari inspektur COVID-19 sendiri.
Keberadan inspektur COVID-19 tersebut dianggap sangat penting dan menjadi kunci dalam penegakan protokol COVID-19 di Kota Makassar.
"Keberadaan tim inspektur COVID-19 ini sudah bagus cuman perlu diberikan kewenangan lebih luas, dalam memutus COVID-19," ujar legislator Gerindra ini.
Untuk menambah legitimasi tersebut, upaya ini bahkan dapat digodok ke dalam perwali itu sendiri. Apalagi dengan hanya perwali yang tidak mencantumkam sanksi hukum, semestinya peran mereka justru krusial dalam mengimbangi hal ini.
"Agak sulit mengatur masyarakat Kota Makassar kalau tanpa sanksi, paling tidak hadirnya mereka bisa memberi sanksi kemasyarakatan, sanksi administrasi, atau memberikan surat pernyataan untuk tidak mengulangi," katanya.
PJ Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin berharap bahwa, perwali ini dapat betul-betul berfungsi mengendalikan COVID-19 di Kota Makassar.
Menurutnya, perombakan tersebut mengupayakan pertimbangan beberapa aspek dari masyarakat sendiri.
"Kita akan berikan kebijakan yang berimbang antara penanganan COVID-19 dengan tidak menggangu aktivitas masyarakat dengan sebaik-baiknya," ujarnya.
Selain itu, ada rancangan pemberlakuan sistem persuratan yang bakal diberlakulan juga ke depannya
"Ini kita mau pastikan orang yang mau masuk Makassar harus bebas COVID-19. Daerah masing-masing punya kebijakan," katanya.
Hal ini juga bakal dikoordinasikan bersama dengan wilayah lain untuk memastikan regulasi tersebut dapat berjalan dengan baik.
"Kemarin pak gubernur sudah berbicara dalam rapat forum rapat koordinasi, bahwa ini harus kita terapkan dan dikordinasikan dengan semua kab kota," pungkas Rudy.
Baca Juga: Inspektur Covid-19 Razia Pengguna Jalan Tidak Pakai Masker
(agn)
Explore More