Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM, Ratusan Buruh dan Mahasiswa Kepung Gedung DPRD Sulsel
loading...
Ratusan buruh dan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan, Rabu (14/9/2022). Foto Yoel Yusvin
A
A
A
MAKASSAR - Ratusan buruh dan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan, Rabu (14/9/2022). Para demonstran menuntut pemerintah agar membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai menyusahkan rakyat.
Pada kesempatan aksi tersebut, selain berorasi, para demonstran ini melakukan penutupan akses jalan di depan kantor DPRD Sulsel. Salim, salah satu pengunjuk rasa menilai, pemerintahan Jokowi-Maruf tidak pro terhadap rakyat.
"Sebab, kebijakan pemerintah yang ditetapkan beberapa waktu lalu dengan menaikkan harga BBM akan berdampak langsung terhadap rakyat serta menyengsarakan rakyat indonesia," tutur Salim, Rabu (14/9/2022).
Bukan itu saja, kata dia, saat ini pemerintah juga sedang menggemborkan tentang G20 yang tentunya kegiatan itu akan bertujuan dengan investasi. "Indonesia akan menggelar G20, padahal kondisi rakyat masih jauh. Persoalannya adalah kegiatan itu akan berbicara soal investasi tentunya perjanjian negara dengan investor," kataya.
Ia menyebut, saat ini aturan yang ada tidak melindungi rakyat. Bahkan negara terus menggemborkan G20. "Jelas bahwa aturan kita hari lebih mementingkan investasi daripada rakyat," tegasnya.
Akibat dari aksi demo ini, kemacetan panjang terjadi hingga puluhan kilo meter di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar yang menghubungkan sejumlah kabupaten dengan Kota Makassar.
Pada kesempatan aksi tersebut, selain berorasi, para demonstran ini melakukan penutupan akses jalan di depan kantor DPRD Sulsel. Salim, salah satu pengunjuk rasa menilai, pemerintahan Jokowi-Maruf tidak pro terhadap rakyat.
"Sebab, kebijakan pemerintah yang ditetapkan beberapa waktu lalu dengan menaikkan harga BBM akan berdampak langsung terhadap rakyat serta menyengsarakan rakyat indonesia," tutur Salim, Rabu (14/9/2022).
Bukan itu saja, kata dia, saat ini pemerintah juga sedang menggemborkan tentang G20 yang tentunya kegiatan itu akan bertujuan dengan investasi. "Indonesia akan menggelar G20, padahal kondisi rakyat masih jauh. Persoalannya adalah kegiatan itu akan berbicara soal investasi tentunya perjanjian negara dengan investor," kataya.
Ia menyebut, saat ini aturan yang ada tidak melindungi rakyat. Bahkan negara terus menggemborkan G20. "Jelas bahwa aturan kita hari lebih mementingkan investasi daripada rakyat," tegasnya.
Akibat dari aksi demo ini, kemacetan panjang terjadi hingga puluhan kilo meter di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar yang menghubungkan sejumlah kabupaten dengan Kota Makassar.
(don)
Lihat Juga :
