Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Atasi Dampak Kenaikan BBM di Kalsel, Penyaluran BLT Harus Tepat Sasaran
loading...
Diskusi publik bertajuk Optimalisasi Distribusi BBM Bersubsidi bagi Rakyat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Selasa (13/9/2022). Foto/Ist
A
A
A
BANJARMASIN - Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat dengan adanya kenaikan sejumlah harga bahan pokok dan angkutan umum.
Pemerintah perlu segera membuat skema mitigasi yang tepat agar dampak kenaikan BBM berimbas luas.
"Sebab bantalan dana tunai melalui BLT BBM sebesar Rp600.000 yang diturunkan dalam 2 tahap selama 4 bulan, tidak akan sebanding dan jauh hitungannya dengan gejolak ekonomi dan ketimpangan yang ada. Karena hanya bersifat sementara dan bantalannya masih belum empuk bagi masyarakat", kata Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI), Rasminto dalam diskusi publik Optimalisasi Distribusi BBM Bersubsidi bagi Rakyat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Selasa (13/9/2022).
Rasminto berharap pemerintah dapat memberikan stressing terhadap pengawalan subsidi tepat sasaran.
"Kami berharap pemerintah dapat memberikan stressing terhadap pengawalan subsidi dan bantalan BBM tepat sasaran. Selain itu pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah dapat mengendalikan dampak kenaikan BBM," ujar Rasminto.
Di antaranya berupa pengawasan penyaluran BLT BBM. Hal itu agar tepat sasaran dan upaya pengendalian seperti sembako, dan pengendalian inflasi sudah disiapkan dan dijalankan benar-benar.
Sedangkan anggota Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto mengusulkan agar pemerintah menetapkan pengaturan pembatasan kendaraan.
"Pemerintah hendaknya menetapkan pembatasan kendaraan roda dua (di bawah 250 cc) dan angkutan umum sebagai moda transportasi yang paling banyak digunakan masyarakat dan memakai BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar", kata Hery Susanto.
Pemerintah perlu segera membuat skema mitigasi yang tepat agar dampak kenaikan BBM berimbas luas.
"Sebab bantalan dana tunai melalui BLT BBM sebesar Rp600.000 yang diturunkan dalam 2 tahap selama 4 bulan, tidak akan sebanding dan jauh hitungannya dengan gejolak ekonomi dan ketimpangan yang ada. Karena hanya bersifat sementara dan bantalannya masih belum empuk bagi masyarakat", kata Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI), Rasminto dalam diskusi publik Optimalisasi Distribusi BBM Bersubsidi bagi Rakyat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Selasa (13/9/2022).
Rasminto berharap pemerintah dapat memberikan stressing terhadap pengawalan subsidi tepat sasaran.
"Kami berharap pemerintah dapat memberikan stressing terhadap pengawalan subsidi dan bantalan BBM tepat sasaran. Selain itu pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah dapat mengendalikan dampak kenaikan BBM," ujar Rasminto.
Di antaranya berupa pengawasan penyaluran BLT BBM. Hal itu agar tepat sasaran dan upaya pengendalian seperti sembako, dan pengendalian inflasi sudah disiapkan dan dijalankan benar-benar.
Baca Juga
Sedangkan anggota Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto mengusulkan agar pemerintah menetapkan pengaturan pembatasan kendaraan.
"Pemerintah hendaknya menetapkan pembatasan kendaraan roda dua (di bawah 250 cc) dan angkutan umum sebagai moda transportasi yang paling banyak digunakan masyarakat dan memakai BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar", kata Hery Susanto.
Explore More