Pemerintah Alokasikan Dana Stimulus Pemulihan Pariwisata Rp3,8 Triliun
Kamis, 02 Juli 2020 - 16:10 WIB
loading...
A
A
A
Sementara itu, survei yang dilakukan Persatuan Usaha Selam Indonesia (PUSI) terhadap 152 pelaku usaha yang tersebar di lokasi destinasi prioritas wisata bahari menyebutkan, sebanyak 66,2% pelaku di sektor ini menghentikan operasi selama pandemi. Sementara itu, 93% responden mengaku sudah tidak memiliki pemasukan.
(Baca juga: Tingkatkan Rasio Elektrifikasi, PLN Perluas Jaringan ke Daerah Pelosok KBB )
Kerugian yang timbul akibat covid-19 mencapai Rp75,8 miliar dan sebanyak 1784 pekerja di sektor pariwisata bahari terdampak. 44% pekerja dirumahkan tanpa tanggungan, 26% dirumahkan dengan tanggungan, dan 4,5% terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Direktur Jasa Kelautan, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP, Miftahul Huda mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan sejumlah stakeholder seperti Kementerian Desa dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tengah menyiapkan formula untuk mendongkrak wisata bahari paska pandemi.
Strategi yang disiapkan antara lain memberikan relaksasi pembayaran angsuran pokok dan pinjaman bank, penyusunan protokol kesehatan menghadapi tata kenormalan baru, membangun wisata bahari berbasis desa, hingga melakukan promosi wisata melalui media online dengan memberikan jaminan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
(Baca juga: Tingkatkan Rasio Elektrifikasi, PLN Perluas Jaringan ke Daerah Pelosok KBB )
Kerugian yang timbul akibat covid-19 mencapai Rp75,8 miliar dan sebanyak 1784 pekerja di sektor pariwisata bahari terdampak. 44% pekerja dirumahkan tanpa tanggungan, 26% dirumahkan dengan tanggungan, dan 4,5% terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Direktur Jasa Kelautan, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP, Miftahul Huda mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan sejumlah stakeholder seperti Kementerian Desa dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tengah menyiapkan formula untuk mendongkrak wisata bahari paska pandemi.
Strategi yang disiapkan antara lain memberikan relaksasi pembayaran angsuran pokok dan pinjaman bank, penyusunan protokol kesehatan menghadapi tata kenormalan baru, membangun wisata bahari berbasis desa, hingga melakukan promosi wisata melalui media online dengan memberikan jaminan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
(msd)
Lihat Juga :
