Massa PMII Geruduk Gedung Sate dan DPRD Jabar, Tolak Kenaikan Harga BBM

BANDUNG - Demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Kota Bandung, Jawa Barat berlanjut. Kali ini, massa aksi datang dari Pergerakan Mahasiswa Indonesia Islam (PMII) Jabar.

Melalui pengeras suara, orator lantang menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM yang diamini seluruh peserta aksi. PMII Jabar menilai, kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga BBM telah menyengsarakan masyarakat, khususnya rakyat kecil.



Aksi demonstrasi digelar di depan Gedung Sate dan Gedung DPRD Jabar di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (7/9/2022). Selain berorasi, mereka juga membentangkan spanduk dan poster bertuliskan kecaman terhadap kenaikan harga BBM.

Dari pantauan, sejumlah poster mereka bentangkan dengan tulisan 'BBM Naik Rakyat Menjerit', 'BBM Dinaikkan, Kesejahteraan Diturunkan'. Lewat poster, mereka pun mengkritisi kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM dengan tulisan 'BLT Bukan Solusi, BLT Hanya Alibi'.

Orator juga menyampaikan lima tuntutan terkait kenaikan harga BBM. Kelima tuntutan itu, yakni nenolak keras kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi dan menuntut penguatan regulasi tentang BBM bersubsidi agar tepat sasaran.

Selain itu, mereka juga menuntut pemerintah memberangus mafia BBM dan mendorong pemerintah membuka keteribatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi.



Terakhir, mengecam tindakan represif yang dilakukan oleh oknum kepolisian kepada massa aksi PMII terkait penolakan kenaikan harga BBM di daerah-daerah di Jabar pada Senin, 5 September 2022 lalu.



"Tindakan represif menyebabkan beberapa kader PMII terluka. Makan dari pada itu, kami menuntut proses hukum terhadap oknum kepoksian yang bertugas di lapangan yang tidak mengindahkan negara hukum," tegas orator lantang.

Orator kembali menegaskan, PMII Jabar menilai bahwa kenaikan harga BBM sudah jelas-jelas menyengsarakan rakyat kecil. PMII Jabar juga menolak dalih pemerintah yang menyebut kenaikan harga BBM terpaksa dilakukan akibat pembengkakan APBN hingga Rp502,4 triliun.

"Seharusnya bukan BBM bersubsidi yang dinaikan, melainkan pemangkasan lembaga yang tidak efektil," kata salah satu orator demo.

Aksi demonstrasi PMII tersebut mendapatkan pengawalan cukup ketat dari pihak kepolisian. Bahkan, sejumlah polisi wanita (polwan) pun bersiaga di hadapan massa aksi, agar aksi tetap berjalan aman dan kondusif.