Realisasi APBD Masih Rendah, Sejumlah Pejabat Pemkot Makassar Terancam Nonjob
Senin, 05 September 2022 - 06:44 WIB
loading...
Realisasi APBD puluhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar masih rendah. Foto/Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - Realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja ( APBD ) puluhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar masih rendah.
Bahkan, memasuki akhir triwulan tiga tahun anggaran 2022 ini, tercatat ada 25 OPD yang realisasinya masih di bawah 40 persen.
Diketahui, total anggaran belanja OPD Pemkot Makassar berjumlah Rp5.009.472.832.263,00. Sementara yang sudah terealisasi baru Rp1.622.344.475.517,18 atau 32,39 persen.
Tak ayal, kondisi ini membuat Wali Kota Makassar , Moh Ramdhan Pomanto geram. Menurut dia, saat ini nilai realisasi APBD seharusnya sudah berada di atas kisaran 50 persen.
"Sudah harus di atas 50 persen. Ini kan baru 32 persen," ungkap Danny, sapaan akrabnya.
Baca Juga: UPT Pengelolaan Air Limbah Dinas PU Makassar Terapkan Sistem E-Transaksi
Imbas rendahnya realisasi anggaran ini, dirinya akan mengevaluasi kinerja para pejabat. Sejumlah sanksi pun tengah disiapkan.
Sebelumnya, sanksi penundaan pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi OPD yang realisasinya di bawah 40 persen sudah diberlakukan. Namun, sanksi ini tidak membawa dampak yang cukup besar.
Alhasil, Danny kembali mengancam untuk memberikan sanksi lain dengan harapan setiap OPD menggenjot lagi realisasi APBD-nya masing-masing. Salah satunya adalah melarang pejabat untuk bepergian keluar kota.
"Semua yang di bawah (40 persen) itu TPP-nya tahan, dan tidak boleh keluar-keluar. Acara apapun, saya tidak kasih izin keluar daerah. Kan SPPD (surat perintah perjalanan dinas) ada di situ. Tidak akan saya kasih," jelasnya.
Dia mengaku akan menilai seluruh kinerja pegawai melalui Sasaran Kinerja Pegawai atau SKP. Jika dinilai berkinerja buruk, pejabat tersebut sewaktu-waktu bisa saja di-nonjob.
"SKP itu kan penilaian wali kota. Kalau saya kasih angka mati, tidak akan pernah naik pangkatnya. Tidak akan pernah naik jabatannya, bahkan bisa nonjob. Kalau tidak memenuhi target dan masuk dalam 10 besar terendah serapan, selesai, inti-intinya nonjob," tegasnya.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, per tanggal 1 September 2022, ada 25 OPD yang realisasinya masih di bawah 40 persen.
OPD tersebut yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 39,99 persen, Kecamatan Ujung Tanah 38,65 persen, Dinas Kesehatan 38,50 persen, Dinas Perikanan dan Pertanian 38,16 persen, dan Dinas Penanggulangan Bencana Daerah 38,13 persen.
Baca Juga: Sulit Capai Target, Pemkot Makassar Ajukan Revisi PAD
Kemudian Dinas Perpustakaan 37,15 persen, Dinas Komunikasi dan Informatika 36,45 persen, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang 35,98 persen, Dinas Pariwisata 34,87 persen, dan Dinas Perhubungan 34,78 persen.
Lalu Badan Pendapatan Daerah 33,81 persen, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 33,09 persen, Dinas Kebudayaan 31,09 persen, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman 30,39 persen, dan Dinas Pertanahan 29,36 persen.
Selanjutnya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 28,07 persen, Dinas Penataan Ruang 25,81 persen, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 25,66 persen, Dinas Sosial 23,07 persen, dan Dinas Lingkungan Hidup 22,22 persen.
Lima OPD dengan realisasi paling rendah adalah Dinas Perdagangan 21,38 persen, Dinas Ketahanan Pangan 19,61 persen, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 18,62 persen, Dinas Pemuda dan Olahraga 12,96 persen, dan Dinas Pekerjaan Umum 4,83 persen.
Bahkan, memasuki akhir triwulan tiga tahun anggaran 2022 ini, tercatat ada 25 OPD yang realisasinya masih di bawah 40 persen.
Diketahui, total anggaran belanja OPD Pemkot Makassar berjumlah Rp5.009.472.832.263,00. Sementara yang sudah terealisasi baru Rp1.622.344.475.517,18 atau 32,39 persen.
Tak ayal, kondisi ini membuat Wali Kota Makassar , Moh Ramdhan Pomanto geram. Menurut dia, saat ini nilai realisasi APBD seharusnya sudah berada di atas kisaran 50 persen.
"Sudah harus di atas 50 persen. Ini kan baru 32 persen," ungkap Danny, sapaan akrabnya.
Baca Juga: UPT Pengelolaan Air Limbah Dinas PU Makassar Terapkan Sistem E-Transaksi
Imbas rendahnya realisasi anggaran ini, dirinya akan mengevaluasi kinerja para pejabat. Sejumlah sanksi pun tengah disiapkan.
Sebelumnya, sanksi penundaan pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi OPD yang realisasinya di bawah 40 persen sudah diberlakukan. Namun, sanksi ini tidak membawa dampak yang cukup besar.
Alhasil, Danny kembali mengancam untuk memberikan sanksi lain dengan harapan setiap OPD menggenjot lagi realisasi APBD-nya masing-masing. Salah satunya adalah melarang pejabat untuk bepergian keluar kota.
"Semua yang di bawah (40 persen) itu TPP-nya tahan, dan tidak boleh keluar-keluar. Acara apapun, saya tidak kasih izin keluar daerah. Kan SPPD (surat perintah perjalanan dinas) ada di situ. Tidak akan saya kasih," jelasnya.
Dia mengaku akan menilai seluruh kinerja pegawai melalui Sasaran Kinerja Pegawai atau SKP. Jika dinilai berkinerja buruk, pejabat tersebut sewaktu-waktu bisa saja di-nonjob.
"SKP itu kan penilaian wali kota. Kalau saya kasih angka mati, tidak akan pernah naik pangkatnya. Tidak akan pernah naik jabatannya, bahkan bisa nonjob. Kalau tidak memenuhi target dan masuk dalam 10 besar terendah serapan, selesai, inti-intinya nonjob," tegasnya.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, per tanggal 1 September 2022, ada 25 OPD yang realisasinya masih di bawah 40 persen.
OPD tersebut yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 39,99 persen, Kecamatan Ujung Tanah 38,65 persen, Dinas Kesehatan 38,50 persen, Dinas Perikanan dan Pertanian 38,16 persen, dan Dinas Penanggulangan Bencana Daerah 38,13 persen.
Baca Juga: Sulit Capai Target, Pemkot Makassar Ajukan Revisi PAD
Kemudian Dinas Perpustakaan 37,15 persen, Dinas Komunikasi dan Informatika 36,45 persen, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang 35,98 persen, Dinas Pariwisata 34,87 persen, dan Dinas Perhubungan 34,78 persen.
Lalu Badan Pendapatan Daerah 33,81 persen, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 33,09 persen, Dinas Kebudayaan 31,09 persen, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman 30,39 persen, dan Dinas Pertanahan 29,36 persen.
Selanjutnya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 28,07 persen, Dinas Penataan Ruang 25,81 persen, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 25,66 persen, Dinas Sosial 23,07 persen, dan Dinas Lingkungan Hidup 22,22 persen.
Lima OPD dengan realisasi paling rendah adalah Dinas Perdagangan 21,38 persen, Dinas Ketahanan Pangan 19,61 persen, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 18,62 persen, Dinas Pemuda dan Olahraga 12,96 persen, dan Dinas Pekerjaan Umum 4,83 persen.
(agn)
Lihat Juga :
