Kritik Pernyataan Wagub Jabar, MUI: Poligami Bukan Solusi Tekan HIV/AIDS

BANDUNG - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat angkat bicara dan mengkritisi pernyataan Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum yang menyebut poligami sebagai salah satu solusi untuk menekan kasus HIV/AIDS .

Bahkan, MUI Jabar menegaskan, poligami bukanlah solusi dalam penanganan HIV/AIDS. Pernyataan Uu juga dinilai tak bijak di tengah situasi ekonomi yang belum pulih akibat pandemi COVID-19 dan pelemahan ekonomi global.

"Bukan solusi, bahkan untuk yang sudah menikah juga bukan solusi," tegas Sekretaris MUI Jabar, Rafani Achyar, Selasa (30/8/2022).



Rafani menjelaskan, poligami bukanlah solusi karena berdasarkan informasi yang diperolehnya, penularan HIV/AIDS justru marak terjadi di kalangan anak muda yang belum menikah.

"Saya pernah dapat informasi kan yang paling banyak itu kan kalangan pemuda, remaja, mahasiswa, pelajar, jadi ya poligami itu bukan solusi menurut saya," tegasnya lagi.



"Kasus yang banyak menimbulkan HIV itu di kalangan anak remaja, mahasiswa dan pelajar, itu dari hubungan seks bebas. Jadi di mana logikanya? Jangankan poligami, menikah aja kan belum," lanjut Rafani.

Apalagi, kata Rafani, berpoligami tidaklah mudah karena salah satu syaratnta adalah kemampuan ekonomi. Oleh karenanya, Rafani menilai, pernyataan Uu tersebut tak bijak di tengah kondisi ekonomi yang porak poranda akibat pandemi COVID-19 dan situasi ekonomi global.



"Orang sekarang jangankan poligami, menghidupi satu keluarga saja repot. Coba sekarang kan krisis ekonomi dan keuangan secara global, inflasi sekarang sudah nyaris tidak terkendali, tiba-tiba ada anjuran poligami, dari mana itu? Kalau saya sih realistis saja," tandas Rafani.

Sebelumnya, Uu mengatakan, melihat fenomena kaum ibu rumah tangga (IRT) yang juga banyak tertular HIV/AIDS, maka salah satu solusinya adalah berpoligami agar suami tidak 'jajan sembarangan'.

Menurutnya, bila suami tidak cukup dengan satu pasangan, maka agama pun mengizinkan suami berpoligami dengan syarat dan sejumlah catatan besar seperti harus mampu adil dan bijaksana.

"Dari pada seolah-olah dia (suami) tidak suka begitu, tapi akhirnya kena (HIV/AIDS) ke istrinya sendiri, toh agama juga memberikan lampu hijau asal siap adil kenapa tidak? Makanya, dari pada ibu kena (HIV/AIDS) sementara ketahuan suami seperti itu mendingan diberikan keleluasaan untuk poligami," tuturnya.



Menurut Uu, sosok suami harus mampu berkomunikasi dengan istrinya kalau memang merasa punya kemampuan untuk berpoligami. Namun, Uu mengaskan jika pernikahan harus dengan niat ibadah, apalagi nikah punya sejumlah kaidah, seperti kaidah menjaga keturunan hingga menjaga kehormatan.

"Kalau perlu, masyarakat ingin nikah tidak ada biaya kenapa tidak, saya akan konsultasi dengan Pak Gubernur untuk ada program (nikah masal) itu. Kita kan pemerintah harus respons terhadap keinginan masyarakat, kalau perlu pemprov mengadakan nikah masal bagi yang tidak punya biaya," katanya.

Diketahui, fenomena HIV/AIDS kini tengah menghebohkan masyarakat Kota Bandung dimana Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Bandung membeberkan fakta bahwa dari 5.943 kasus positif HIV di Bandung selama periode 1991-2021, 11 persen di antaranya menjangkiti ibu rumah tangga (IRT).

Salah satu pemicunya adalah suami yang melakukan hubungan seks tidak menggunakan pengaman dengan pekerja seks. Selain IRT, 6,9 persen atau 414 kasus terjadi pada mahasiswa.