Apdesi Datangi DPRD Bone, Ini Sejumlah Tuntutannya
Kamis, 25 Agustus 2022 - 22:43 WIB
loading...
Rapat dengar pendapat antara anggota Apdesi dengan anggota DPRD Bone. Apdesi menuntut beberapa hal ke pemerintah kabupaten. Foto: SINDOnews/Justang Muhammad
A
A
A
BONE - Kepala Desa di Kabupaten Bone yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menghadiri rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Kantor DPRD Bone, Kamis (25/8/2022).
RDPU tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Bone, Saifullah Latif didampingi seluruh anggota Komisi I DPRD Bone.
Baca juga:Politikus PDIP Tanya soal Apdesi Deklarasi Jokowi 3 Periode, Mensesneg: Itu Setelah Kami Pergi
Ketua Apdesi Kabupaten Bone, A Mappakaya Amier menuturkan. ada beberapa poin yang menjadi tuntutan Apdesi Bone ke Pemerintah Kabupaten Bone.
"Mulai dari gaji BPD ditanggung pemda, pengalihan mengenai aset-aset desa, sertifikat, aset pemda diserahkan ke desa," kata Mappakaya yang juga Kepala Desa Tadangpalie, Kecamatan Ulaweng ini.
Tak hanya itu, kata dia, Apdesi Bone juga meminta agar semua desa diperiksa oleh Inspektorat, tidak lagi oleh aparat penegak hukum.
Baca juga:Soal Jokowi 3 Periode, HNW: Mestinya Apdesi Tak Membuat Gaduh
"Kita juga meminta kepada pemerintah daerah agar melakukan pendataan kepada LSM yang ada di Kabupaten Bone," kata A Mappakaya Amier.
Pada pertemuan tersebut, hanya satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Gunadil Ukra.
Akibat ketidakhadiran sejumlah OPD yang terkait dengan tuntutan para kades, mereka sepakat untuk menunda RDPU tersebut.
Baca juga:Apdesi Pendukung Jokowi 3 Periode Disebut Tak Berbadan Hukum
“Tidak usah dilanjut karena ada beberapa OPD tidak hadir, tidak ada gunanya dilanjutkan,” ujar Risal, Kades Bellu, Kecamatan Kahu.
Akhirnya, RDPU tersebut ditunda hingga waktu yang tidak ditentukan akibat ketidakhadiran sejumlah OPD terkait.
RDPU tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Bone, Saifullah Latif didampingi seluruh anggota Komisi I DPRD Bone.
Baca juga:Politikus PDIP Tanya soal Apdesi Deklarasi Jokowi 3 Periode, Mensesneg: Itu Setelah Kami Pergi
Ketua Apdesi Kabupaten Bone, A Mappakaya Amier menuturkan. ada beberapa poin yang menjadi tuntutan Apdesi Bone ke Pemerintah Kabupaten Bone.
"Mulai dari gaji BPD ditanggung pemda, pengalihan mengenai aset-aset desa, sertifikat, aset pemda diserahkan ke desa," kata Mappakaya yang juga Kepala Desa Tadangpalie, Kecamatan Ulaweng ini.
Tak hanya itu, kata dia, Apdesi Bone juga meminta agar semua desa diperiksa oleh Inspektorat, tidak lagi oleh aparat penegak hukum.
Baca juga:Soal Jokowi 3 Periode, HNW: Mestinya Apdesi Tak Membuat Gaduh
"Kita juga meminta kepada pemerintah daerah agar melakukan pendataan kepada LSM yang ada di Kabupaten Bone," kata A Mappakaya Amier.
Pada pertemuan tersebut, hanya satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Gunadil Ukra.
Akibat ketidakhadiran sejumlah OPD yang terkait dengan tuntutan para kades, mereka sepakat untuk menunda RDPU tersebut.
Baca juga:Apdesi Pendukung Jokowi 3 Periode Disebut Tak Berbadan Hukum
“Tidak usah dilanjut karena ada beberapa OPD tidak hadir, tidak ada gunanya dilanjutkan,” ujar Risal, Kades Bellu, Kecamatan Kahu.
Akhirnya, RDPU tersebut ditunda hingga waktu yang tidak ditentukan akibat ketidakhadiran sejumlah OPD terkait.
(luq)
Lihat Juga :
