Forum Tematik Bakohumas BIN, Kawal Program dan Kebijakan Pemerintah di Papua
loading...
A
A
A
Sedangkan Jaleswari Pramodhawardani menyampaikan bahwa kehumasan membutuhkan koordinasi dan kolaborasi. Humas tidak bisa berjalan sendiri, karena membutuhkan kolaborasi dan jejaring secara konkret.
Di sisi lain, kerja humas juga perlu ditingkatkan, untuk menghadapi banyaknya narasi-narasi negatif terkait terbentuknya DOB di Papua.
“Akun-akun media sosial yang mendukung separatisme Papua sering membuat narasi dari berbagai macam angle dan framing. Isu yang diangkat antara lain tentang pelanggaran HAM, marginalisasi, kekerasan dan lingkungan hidup,” kata Jaleswari.
Sementara, Billy Mambrasar mengungkapkan jika Pemerintah terus berfokus untuk mewujudkan pembangunan di wilayah Papua. Hal itu di antaranya melalui kebijakan UU Otsus, DOB dan pemangkasan regulasi atau birokrasi.
Dia menyatakan kebijakan DOB merupakan salah satu kebijakan yang memiliki urgensi cukup tinggi untuk mempercepat pembangunan dan memangkas disparitas pembangunan antar daerah.
"Kebijakan DOB memiliki tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik, pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di Papua” pungkasnya.
Di sisi lain, kerja humas juga perlu ditingkatkan, untuk menghadapi banyaknya narasi-narasi negatif terkait terbentuknya DOB di Papua.
“Akun-akun media sosial yang mendukung separatisme Papua sering membuat narasi dari berbagai macam angle dan framing. Isu yang diangkat antara lain tentang pelanggaran HAM, marginalisasi, kekerasan dan lingkungan hidup,” kata Jaleswari.
Sementara, Billy Mambrasar mengungkapkan jika Pemerintah terus berfokus untuk mewujudkan pembangunan di wilayah Papua. Hal itu di antaranya melalui kebijakan UU Otsus, DOB dan pemangkasan regulasi atau birokrasi.
Dia menyatakan kebijakan DOB merupakan salah satu kebijakan yang memiliki urgensi cukup tinggi untuk mempercepat pembangunan dan memangkas disparitas pembangunan antar daerah.
"Kebijakan DOB memiliki tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik, pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di Papua” pungkasnya.
(shf)
Lihat Juga :
