Forum Tematik Bakohumas BIN, Kawal Program dan Kebijakan Pemerintah di Papua
Kamis, 25 Agustus 2022 - 16:02 WIB
loading...
Badan Intelijen Negara (BIN) menyelenggarakan Forum Tematik Bakohumas dengan tema Peningkatan Peran Kehumasan untuk Mengawal Program dan Kebijakan Pemerintah di Papua. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah berkomitmen untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Papua melalui kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) dan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).
Program ini perlu dikawal oleh seluruh jajaran humas pemerintah pusat dan daerah agar informasi positif terkait pembangunan Papua dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.
Baca juga: Peduli Warga Terdampak Pandemi, BIN Gelar Vaksinasi Door to Door dan Bagikan Sembako
Hal itu terungkap dalam Forum Tematik Bakohumas yang diselenggarakan Badan Intelijen Negara (BIN).
Diskusi dengan tema “Peningkatan Peran Kehumasan untuk Mengawal Program dan Kebijakan Pemerintah di Papua” ini menghadirkan pembicara Staf Khusus Kepala BIN, Sundawan Salya; Deputi-V Kantor Staf Presiden RI, Jaleswari Pramodhawardani; dan Staf Khusus Presiden RI, Billy Mambrasar.
Dirjen Informasi Komunikasi Publik ( IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong dalam sambutannya menyampaikan bahwa saling tukar pikiran sangat penting untuk mendukung pelaksanaan fungsi komunikasi publik.
Sehingga bisa menjelaskan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Tanah Papua.
“Pembangunan Papua selalu menjadi perhatian Pemerintah. Papua menjadi prioritas pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan dan krisis Indeks Pembangunan Manusia,” katanya, Rabu (24/8/2022)
Baca juga: BIN Terus Gelar Vaksinasi Massal, 58.000 Dosis Disebar Serentak di 10 Provinsi
Sundawan Salya mengatakan, pemerintah perlu memiliki narasi tunggal dalam mendukung kebijakan di Papua. Banyak sekali program pemerintah dalam melakukan pembangunan di Papua yang saat ini sedang berjalan seperti pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia.
“Seluruh Kementerian/Lembaga harus mendiseminasikan dan mengamplifikasikan pembangunan Papua, serta membentuk forum-forum dialog yang membahas permasalahan Papua dan solusinya,” ungkapnya.
Sedangkan Jaleswari Pramodhawardani menyampaikan bahwa kehumasan membutuhkan koordinasi dan kolaborasi. Humas tidak bisa berjalan sendiri, karena membutuhkan kolaborasi dan jejaring secara konkret.
Di sisi lain, kerja humas juga perlu ditingkatkan, untuk menghadapi banyaknya narasi-narasi negatif terkait terbentuknya DOB di Papua.
“Akun-akun media sosial yang mendukung separatisme Papua sering membuat narasi dari berbagai macam angle dan framing. Isu yang diangkat antara lain tentang pelanggaran HAM, marginalisasi, kekerasan dan lingkungan hidup,” kata Jaleswari.
Sementara, Billy Mambrasar mengungkapkan jika Pemerintah terus berfokus untuk mewujudkan pembangunan di wilayah Papua. Hal itu di antaranya melalui kebijakan UU Otsus, DOB dan pemangkasan regulasi atau birokrasi.
Dia menyatakan kebijakan DOB merupakan salah satu kebijakan yang memiliki urgensi cukup tinggi untuk mempercepat pembangunan dan memangkas disparitas pembangunan antar daerah.
"Kebijakan DOB memiliki tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik, pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di Papua” pungkasnya.
Program ini perlu dikawal oleh seluruh jajaran humas pemerintah pusat dan daerah agar informasi positif terkait pembangunan Papua dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.
Baca juga: Peduli Warga Terdampak Pandemi, BIN Gelar Vaksinasi Door to Door dan Bagikan Sembako
Hal itu terungkap dalam Forum Tematik Bakohumas yang diselenggarakan Badan Intelijen Negara (BIN).
Diskusi dengan tema “Peningkatan Peran Kehumasan untuk Mengawal Program dan Kebijakan Pemerintah di Papua” ini menghadirkan pembicara Staf Khusus Kepala BIN, Sundawan Salya; Deputi-V Kantor Staf Presiden RI, Jaleswari Pramodhawardani; dan Staf Khusus Presiden RI, Billy Mambrasar.
Dirjen Informasi Komunikasi Publik ( IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong dalam sambutannya menyampaikan bahwa saling tukar pikiran sangat penting untuk mendukung pelaksanaan fungsi komunikasi publik.
Sehingga bisa menjelaskan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Tanah Papua.
“Pembangunan Papua selalu menjadi perhatian Pemerintah. Papua menjadi prioritas pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan dan krisis Indeks Pembangunan Manusia,” katanya, Rabu (24/8/2022)
Baca juga: BIN Terus Gelar Vaksinasi Massal, 58.000 Dosis Disebar Serentak di 10 Provinsi
Sundawan Salya mengatakan, pemerintah perlu memiliki narasi tunggal dalam mendukung kebijakan di Papua. Banyak sekali program pemerintah dalam melakukan pembangunan di Papua yang saat ini sedang berjalan seperti pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia.
“Seluruh Kementerian/Lembaga harus mendiseminasikan dan mengamplifikasikan pembangunan Papua, serta membentuk forum-forum dialog yang membahas permasalahan Papua dan solusinya,” ungkapnya.
Sedangkan Jaleswari Pramodhawardani menyampaikan bahwa kehumasan membutuhkan koordinasi dan kolaborasi. Humas tidak bisa berjalan sendiri, karena membutuhkan kolaborasi dan jejaring secara konkret.
Di sisi lain, kerja humas juga perlu ditingkatkan, untuk menghadapi banyaknya narasi-narasi negatif terkait terbentuknya DOB di Papua.
“Akun-akun media sosial yang mendukung separatisme Papua sering membuat narasi dari berbagai macam angle dan framing. Isu yang diangkat antara lain tentang pelanggaran HAM, marginalisasi, kekerasan dan lingkungan hidup,” kata Jaleswari.
Sementara, Billy Mambrasar mengungkapkan jika Pemerintah terus berfokus untuk mewujudkan pembangunan di wilayah Papua. Hal itu di antaranya melalui kebijakan UU Otsus, DOB dan pemangkasan regulasi atau birokrasi.
Dia menyatakan kebijakan DOB merupakan salah satu kebijakan yang memiliki urgensi cukup tinggi untuk mempercepat pembangunan dan memangkas disparitas pembangunan antar daerah.
"Kebijakan DOB memiliki tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik, pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di Papua” pungkasnya.
(shf)
Lihat Juga :
