Kawal Pengawasan PMK, Komite II DPD RI Kunker ke Jeneponto

Selasa, 09 Agustus 2022 - 15:17 WIB
loading...
Kawal Pengawasan PMK, Komite II DPD RI Kunker ke Jeneponto
Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (9/8/2022). Foto/Dok Balai Besar Karantina Pertanian Makassar
A A A
JENEPONTO - Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (9/8/2022). Kedatangan para senator itu dalam rangka mengawal pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, apalagi di tengah merebaknya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK ) pada ternak.

Sesuai dengan Surat Edaran Satgas PMK Nomor 04 tahun 2022 tentang Pengendalian Lalu Lintas Hewan Rentan PMK dan Produk Hewan Rentan PMK Berbasis Zonasi, menempatkan Sulawesi Selatan ke dalam zona merah. Terdapat 14 kabupaten/kota yang terpapar PMK, salah satunya adalah Jeneponto.

Baca Juga: Pemprov Sulsel Siapkan Kompensasi Ternak Tertular PMK

Ketua Komite II DPD RI , Yorrys Yarewai, memimpin langsung pertemuan yang dilaksanakan bersama Bupati Jeneponto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Karantina Pertanian, Dinas Pertanian Sulsel, Satgas PMK Daerah Jeneponto, dan Asosiasi Pelaku Usaha yang bergerak di bidang peternakan serta beberapa instansi terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar, mengatakan merujuk data Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam kasus PMK ini terdapat 400 ekor sapi. Sebanyak 349 kerbau kemudian yang telah dipotong 1 ekor sapi, mati 6 ekor sapi, sembuh 14 ekor sapi, sisa kasus masih terdapat 390 ekor sapi. Selain sapi, kerbau dan kambing, kuda termasuk hewan yang banyak ditemui di Jeneponto. Kegiatan vaksinasi hewan juga telah dilakukan di seluruh kecamatan di Jeneponto yang mencapai 788 ekor sapi, 150 ekor kerbau dan 78 ekor kambing.

Ia berharap dengan adanya kegiatan pengawasan ini dapat menginventarisir tanggapan dan saran terkait program peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Jeneponto, terutama masalah PMK yang telah menjadi isu nasional.

“Kami komite II yang hadir di sini memberikan dukungan serta memberikan penegasan bahwa peran seluruh pemangku kepentingan akan sangat sentral dalam mewujudkan penyelenggaraan peternakan hewan yang efektif, efesien, bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan juga berkelanjutan secara sosial, ekonomi dan lingkungan. Kami juga menerima masukan-masukan lain terkait peternakan dan kesehatan hewan, bukan hanya yang terkait dengan PMK, sehingga dapat kita bawa memasuki masa sidang ke enam nanti," tutur Yorrys.

Mewakili Badan Karantina Pertanian, Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Wisnu Wasesa Putra, memaparkan bahwa saat ini Barantan mempunyai 537 pintu pemasukan dan pintu pengeluaran yang dijaga oleh pejabat karantina yang bertugas. Pintu tersebut terbagi dalam 117 bandara, 346 pelabuhan, 2 dry port, 58 kantor pos dan 14 pos lintas batas negara.

Dalam penjelasan, Wisnu juga menyinggung bahwa untuk pintu pemasukan dan pengeluaran yang tidak ditetapkan menjadi kewenangan instansi yang berwenang. Oleh karena itu diharapkan adanya sinergi antara instansi terkait untuk melakukan pengawasan bersama.

Baca Juga: Waspada! Provinsi Sulsel Masuk Zona Merah PMK

“Untuk wilayah Jeneponto, saat ini Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Makassar sudah mengawal dengan menetapkan para pejabatnya di wilayah kerja pelabuhan laut Jeneponto. Terkait lalu lintas hewan ini peran media pembawa menjadi faktor yang penting sebagai media penularan. Selain itu, kami juga mengindentifikasi selain hewan maupun produk hewan, ada hal-hal lain seperti manusia juga berperan menjadi media pembawa virus ini," tuturnya.

Senada dengan Kapus KH, Kepala Karantina Pertanian Makassar, Lutfie Natsir, menegaskan bahwa saat ini telah dilakukan langkah-langlah pencegahan di Sulawesi Selatan. Salah satunya dengan melakukan pengawalan dan pencegahan yang ketat dan tepat untuk menjaga agar Sulsel kembali menjadi zona hijau. Dengan adanya sinergi dengan instansi terkait juga diperlukan agar pengawalan ini dapat lebih maksimal.
(tri)
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.2314 seconds (10.177#12.26)