Realisasi Investasi Kota Makassar Capai Rp2 Triliun

MAKASSAR - Realiasi investasi Kota Makassar pada semester pertama tahun 2022 sudah menyentuh angka Rp2 triliun. Bahkan, Kota Makassar menempati peringkat pertama realisasi investasi di Sulawesi Selatan.

Di posisi kedua ada Kabupaten Luwu Timur dengan capaian investasi Rp1,4 triliun, disusul Kabupaten Luwu Rp776 juta, Bantaeng Rp620 juta, dan Maros Rp372 juta.



Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Makassar, Andi Zulkifli Nanda mengungkapkan, dengan capaian itu, Kota Makassar sudah menopang 30 persen lebih target realisasi investasi provinsi.

Berdasarkan data realiasi investasi Kota Makassar didominasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yakni 89,9% atau setara Rp2,19 triliun.

“Kalau melihat data investasi, itu didominasi dari dalam negeri, kalau modal asing itu hanya 10,1 persen atau sekitar Rp240 miliar,” ungkapnya.

Andi Zulkifli mencatat ada lima sektor penyumbang investasi di Kota Makassar. Terbesar adalah sektor hotel dan restoran yang nilai investasinya mencapai Rp1,08 triliun.

Posisi kedua adalah sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran dengan nilai realisasi Rp429,38 miliar, dan sektor konstruksi sebesar Rp375,19 miliar.

Kemudian di posisi keempat adalah sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi dengan nilai Rp181,74 miliar, dan posisi kelima adalah sektor jasa lainnya yang menghimpun nilai investasi sebesar Rp94,38 miliar.

Adapun negara asal investor yang paling banyak menanamkan modalnya di Kota Makassar adalah Malaysia Rp170 miliar, Singapura Rp23 miliar, Jepang Rp18 miliar, dan Republik Rakyat Tiongkok Rp9,8 miliar.

Kendati demikian, rupanya capaian investasi Kota Makassar masih cukup jauh dari target yang ditetapkan di angka Rp8 triliun. Seyogyanya, pada semester satu, setengah dari target seharusnya sudah bisa dipenuhi.

Zulkifli menjelaskan, hal itu disebabkan masih banyaknya pelaku usaha yang tidak melaporkan kegiatan penanaman modalnya di laman OSS.go.id. Padahal seharusnya, pelaporan itu dilakukan setiap tiga bukan sekali.

"Harusnya semester satu, sudah bisa sampai Rp4 triliun. Kalau kami lihat histori kemarin, biasanya memang akhir tahun itu data baru naik signifikan grafiknya. Ini karena belum optimalnya laporan investasi yang dilaporkan pelaku usaha," jelas dia.



Oleh karena itu, pihaknya akan menurunkan tim untuk memantau dan mengedukasi pelaku usaha usaha agar rutin dan tertib membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal. Bahkan pihaknya juga sudah menyiapkan sanksi berupa pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB).

"Kami akan turunkan petugas melakukan pemantauan dan bimbingan konsultasi kepada para pelaku usaha, khususnya yang punya modal besar di atas Rp500 juta atau Rp1 miliar. Kami genjot untuk segera lapor LKPM. Kalau ini optimal, realisasi investasi bisa lebih dari target," pungkasnya.