Legislator Jabar: Konservasi Alam Mutlak Harus Dilakukan

MAJALENGKA - Kondisi lahan kritis di Jawa Barat saat ini dinilai cukup mengkhawatirkan. Oleh karena itu, diharapkan langkah konkrit dalam upaya penghijauan kembali. Anggota DPRD Jawa Barat Pepep Saeful Hidayat menilai, sudah seharusnya dalam setiap penataan suatu kawasan ada upaya untuk konservasi. Hal itu mutlak dibutuhkan jika tidak ingin menimbulkan masalah di kemudian hari.

"Penataan kawasan tanpa konservasi adalah kecerobohan, apalagi penataan itu untuk pemukiman. Jika bicara pemukiman, tanpa konservasi kita tunggu saja musibah banjir atau longsor," kata Pepep saat mengikuti penanaman pohon di lokasi Embung Desa Teja, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Sabtu (27/6/2020).

Pepep menilai, hingga saat ini belum terlihat langkah konkrit yang dilakukan pemerintah setempat dalam upaya konservasi. Padahal, jelas dia, bagi pemerintah, gerakan menanam sejatinya adalah suatu hal yang harus menjadi perhatian serius di tengah maraknya pertumbuhan pembangunan infrastruktur. (Baca: Ridwan Kamil Dorong BUMD Jabar Bergerak Dongkrak Ekonomi)

"Untuk memelihara alam, tidak kuat jika dilakukan pemerintah. Apalagi kalau tidak dilakukan. Berapapun yang dianggarkan, tidak akan selesai, apalagi kalau anggarannya kecil. Perlu membangun kesadaran dan berkolaborasi dengan seluruh steakholder. Kalau tidak menghijaukan kembali, minimal bisa mengimbangi dengan terus menanam, sehingga Gerakan Tanam Pelihara Pohon yg dicanangkan Gubernur perlu mendapatkan dukungan semua elemen,” jelas dia.

Sementara, dalam kesempatan itu, Pepep menyalurkan sebanyak 1000 bibit pohon berbagai jenis. Selain menanam, Pepe juga menyalurkan APD berupa Hazmat kepada para pengelola objek wisata di Kabupaten Majalengka. "Mari kita mulai bukan hanya di sini, tetapi juga tempat-tempat lain," jelas dia. (Baca: Di Era New Normal Kunjungan Wisatawan ke Lembang hanya 10-15%)

Di tempat yang sama, Kadis Kehutanan Jabar Epi Kustiawan mengatakan, di Jabar, ada sekitar 911 ribu hektar masuk kategori lahan kritis. Angka sebesar itu terbilang cukup besar jika dibandinngkan luas lahan sekitar 3,7 hektar lahan. "Kalau (menjaga alam) hanya dilaksanakan pemerintah, tentu saja tidak bisa," jelas dia.