Liberti Sitinjak Dilantik sebagai Ketua MPN dan MKN Sulsel
loading...
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly melantik Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Liberti Sitinjak sebagai Ketua Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Wilayah Sulawesi Se
A
A
A
MAKASSAR - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly melantik Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Liberti Sitinjak sebagai Ketua Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Wilayah Sulawesi Selatan periode 2022-2024.
Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan di sela-sela penyelenggaraan Rakor MPN & MKN 2022 di Hotel The Westin Resort Nusa Dua, Senin (25/07). Liberti Sitinjak dilantik bersama dengan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Nur Ichwan sebagai anggota MPN dan MKN Sulsel, dan anggota MPN dan MKN lainnya dari luar Sulsel.
Menkumham Yasonna Laoly menyebutkan sejumlah problematika terkait pelaksanaan tugas jabatan notaris saat ini, seperti memastikan kehadiran penghadap atau identitas penghadap, notaris tidak melakukan pembacaan akta di depan penghadap, akta yang dibuat mengakibatkan saham kepemilikan berubah atau hilang atau menyebabkan dualisme kepengurusan, dan akta yang dibuat oleh notaris yang diketahui telah meninggal dunia.
Selanjutnya Yasonna meminta anggota MPN dan MKN di wilayah betul-betul melakukan tugasnya dengan baik, lebih ketat mengawasi notaris dalam pelaksanaan jabatannya.
MPN dan MKN merupakan garda terdepan dalam melakukan pengawasan dan memberikan sanksi terhadap notaris sesuai amanat UU. MPN memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris.
Sedangkan, MKN memiliki kewenangan untuk memberikan penolakan atau persetujuan terhadap pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris oleh penegak hukum untuk kepentingan peradilan penyidikan dan penuntutan
Menkumham Yasonna menekankan untuk mengambil tindakan tegas terhadap notaris yang nyata-nyata melakukan pelanggaran kode etik atau hukum. “Jangan segan-segan memberi izin kepada penegak hukum, karena kalau lama-lama akta yang dibuat oleh notaris kehilangan rohnya,” katanya.
Dirinya menjelaskan, tugas dan tanggung jawab sebagai anggota MPN dan MKN membutuhkan integritas tinggi. Untuk itu, setiap anggota majelis harus memiliki komitmen yang kuat serta terus menambah pengetahuan dengan mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan Notaris.
Kakanwil Kemenkumham Sulsel Liberti Sitinjak selaku Ketua MPN dan MKN Sulsel mengungkapkan untuk wilayah kerjanya terdapat 530 orang notaris yang berstatus aktif.
Terkait pelaksanaan pengawasan, pada 2021 dilakukan audit on-site terhadap 4 orang notaris dan untuk tahun ini s.d Juli 2022 telah dilakukan audit Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) terhadap 11 orang notaris secara on site dan 2 orang diaudit secara off-site. Saat ini masih dalam proses pengumpulan dan verifikasi dokumen oleh anggota MPN & MKN Sulsel.
Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan di sela-sela penyelenggaraan Rakor MPN & MKN 2022 di Hotel The Westin Resort Nusa Dua, Senin (25/07). Liberti Sitinjak dilantik bersama dengan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Nur Ichwan sebagai anggota MPN dan MKN Sulsel, dan anggota MPN dan MKN lainnya dari luar Sulsel.
Menkumham Yasonna Laoly menyebutkan sejumlah problematika terkait pelaksanaan tugas jabatan notaris saat ini, seperti memastikan kehadiran penghadap atau identitas penghadap, notaris tidak melakukan pembacaan akta di depan penghadap, akta yang dibuat mengakibatkan saham kepemilikan berubah atau hilang atau menyebabkan dualisme kepengurusan, dan akta yang dibuat oleh notaris yang diketahui telah meninggal dunia.
Selanjutnya Yasonna meminta anggota MPN dan MKN di wilayah betul-betul melakukan tugasnya dengan baik, lebih ketat mengawasi notaris dalam pelaksanaan jabatannya.
MPN dan MKN merupakan garda terdepan dalam melakukan pengawasan dan memberikan sanksi terhadap notaris sesuai amanat UU. MPN memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris.
Sedangkan, MKN memiliki kewenangan untuk memberikan penolakan atau persetujuan terhadap pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris oleh penegak hukum untuk kepentingan peradilan penyidikan dan penuntutan
Menkumham Yasonna menekankan untuk mengambil tindakan tegas terhadap notaris yang nyata-nyata melakukan pelanggaran kode etik atau hukum. “Jangan segan-segan memberi izin kepada penegak hukum, karena kalau lama-lama akta yang dibuat oleh notaris kehilangan rohnya,” katanya.
Dirinya menjelaskan, tugas dan tanggung jawab sebagai anggota MPN dan MKN membutuhkan integritas tinggi. Untuk itu, setiap anggota majelis harus memiliki komitmen yang kuat serta terus menambah pengetahuan dengan mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan Notaris.
Kakanwil Kemenkumham Sulsel Liberti Sitinjak selaku Ketua MPN dan MKN Sulsel mengungkapkan untuk wilayah kerjanya terdapat 530 orang notaris yang berstatus aktif.
Terkait pelaksanaan pengawasan, pada 2021 dilakukan audit on-site terhadap 4 orang notaris dan untuk tahun ini s.d Juli 2022 telah dilakukan audit Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) terhadap 11 orang notaris secara on site dan 2 orang diaudit secara off-site. Saat ini masih dalam proses pengumpulan dan verifikasi dokumen oleh anggota MPN & MKN Sulsel.
(agn)
Lihat Juga :
