Hamim Pou: Rehabitasi Hutan dan Lahan (RHl) Mutlak Dibutuhkan
Senin, 25 Juli 2022 - 15:04 WIB
loading...
Foto: Doc. Pemkab Bone Bolango
A
A
A
SUWAWA - Luas lahan kritis di Kabupaten Bone Bolango dinilai kian mengkhawatirkan. Berdasarkan data sampai saat ini luas lahan kritis di Provinsi Gorontalo mencapai 217.178 Ha atau sekitar 19,29% dari total wilayah Provinsi Gorontalo. Di Kabupaten Bone Bolango sendiri, luas lahan kritis mencapai 27.998 Ha atau lebih kurang 14,11% dari luas wilayah.
Terkait hal ini Bupati Hamim Pou mengatakan kegiatan rehabitasi hutan dan lahan (RHl) mutlak dibutuhkan untuk mengatasi lahan kritis di Bone Bolango. RHL kata Bupati adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
Sementara itu, Kabupaten Bone Bolango mendapat alokasi seluas 225 Ha yang berada di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. "Saya berharap dengan kegiatan ini hutan kita terselamatkan.
“Yang paling penting keluaranya seperti apa, outcome-nya,” ujar Bupati.
Ia juga mengapresiasi kegiatan rehabilitasi ini tidak menjadi proyek. Kegiatan ini dikelola oleh masyarakat. “Pastikan ini berjalan dengan baik, saya tidak mau gagal program ini,” terangnya. Keterlibatan masyarakat juga dinilai menjadi pemberdayaan masyarakat.
Terkait hal ini Bupati Hamim Pou mengatakan kegiatan rehabitasi hutan dan lahan (RHl) mutlak dibutuhkan untuk mengatasi lahan kritis di Bone Bolango. RHL kata Bupati adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
Sementara itu, Kabupaten Bone Bolango mendapat alokasi seluas 225 Ha yang berada di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. "Saya berharap dengan kegiatan ini hutan kita terselamatkan.
“Yang paling penting keluaranya seperti apa, outcome-nya,” ujar Bupati.
Ia juga mengapresiasi kegiatan rehabilitasi ini tidak menjadi proyek. Kegiatan ini dikelola oleh masyarakat. “Pastikan ini berjalan dengan baik, saya tidak mau gagal program ini,” terangnya. Keterlibatan masyarakat juga dinilai menjadi pemberdayaan masyarakat.
(atk)
Lihat Juga :
