Bupati Wajo Sampaikan Pendapat Akhir di Paripurna Persetujuan Ranperda LPJ APBD
Selasa, 19 Juli 2022 - 19:12 WIB
loading...
Bupati Wajo, Amran Mahmud (kiri) dalam rapat paripurna persetujuan bersama Ranperda tentang LPJ Pelaksanaan APBD, Selasa (19/7/2022). Foto: SINDOnews/Reza Pahlevi
A
A
A
WAJO - DPRD Kabupaten Wajo menggelar paripurna persetujuan bersama Pemkab Wajo dengan DPRD terhadap Ranperda Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD 2021, Selasa (19/7/2022).
Hadir dalam rapat paripurna itu Bupati Wajo, Amran Mahmud. Pada kesempatan itu, Bupati menyampaikan pendapat akhirnya terhadap Ranperda LPJ Pelaksanaan APBD 2021.
Baca juga:Bupati Amran Minta ASN Galakkan Program Wajo Mappaccing
Amran menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota dewan, atas dukungan dan kerja keras selama proses pembahasan ranperda.
Ia mengatakan, melalui persetujuan bersama Ranperda ini, maka secara konstitusional, seluruh proses pembahasan telah memenuhi prosedur dan tahapan, sesuai peraturan berlaku dan dinyatakan selesai dengan baik.
Amran juga mengungkapkan bahwa ranperda ini telah disusun dan disajikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta telah memenuhi kaidah-kaidah standar akuntansi pemerintahan.
Baca juga:Bupati Wajo Dorong BLK Perbanyak Pelatihan Berbasis Kompetensi
"Ranperda ini memuat laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan," urainya.
Terkait dengan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemkab Wajo 2021, kata Amran, diperlukan rencana aksi berupa pemantauan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi. Adapun seluruh temuan, akan ditindak lanjuti dengan memperbaiki proses pelaksanaan APBD.
Baca juga:Bupati Wajo Paparkan Inovasi Penanggulangan Infeksi Dengue pada Forum Nasional
Selain itu, kata dia, diperlukan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan APBD Pemkab Wajo sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
"Saya harapkan di masa yang akan datang kita dapat melakukan langkah-langkah yang tepat guna meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berupaya untuk mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo ," pungkasnya.
Hadir dalam rapat paripurna itu Bupati Wajo, Amran Mahmud. Pada kesempatan itu, Bupati menyampaikan pendapat akhirnya terhadap Ranperda LPJ Pelaksanaan APBD 2021.
Baca juga:Bupati Amran Minta ASN Galakkan Program Wajo Mappaccing
Amran menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota dewan, atas dukungan dan kerja keras selama proses pembahasan ranperda.
Ia mengatakan, melalui persetujuan bersama Ranperda ini, maka secara konstitusional, seluruh proses pembahasan telah memenuhi prosedur dan tahapan, sesuai peraturan berlaku dan dinyatakan selesai dengan baik.
Amran juga mengungkapkan bahwa ranperda ini telah disusun dan disajikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta telah memenuhi kaidah-kaidah standar akuntansi pemerintahan.
Baca juga:Bupati Wajo Dorong BLK Perbanyak Pelatihan Berbasis Kompetensi
"Ranperda ini memuat laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan," urainya.
Terkait dengan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemkab Wajo 2021, kata Amran, diperlukan rencana aksi berupa pemantauan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi. Adapun seluruh temuan, akan ditindak lanjuti dengan memperbaiki proses pelaksanaan APBD.
Baca juga:Bupati Wajo Paparkan Inovasi Penanggulangan Infeksi Dengue pada Forum Nasional
Selain itu, kata dia, diperlukan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan APBD Pemkab Wajo sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
"Saya harapkan di masa yang akan datang kita dapat melakukan langkah-langkah yang tepat guna meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berupaya untuk mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo ," pungkasnya.
(luq)
Lihat Juga :
