Pembayaran Gaji 13 untuk ASN Parepare Masih Tunggu Juknis
loading...
Pembayaran gaji 13 untuk ASN Parepare tinggal menunggu petunjuk teknis atau juknis dari pemerintah pusat. Foto/Ilustrasi
A
A
A
PAREPARE - Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare sisa menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat terkait pembayaran gaji 13. Sebanyak Rp16 miliar lebih telah disiapkan untuk pembayaran gaji 13 untuk 3.600 ASN di Kota Parepare, Sulsel.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Parepare, Jamaluddin Achmad, mengatakan pencairan dana itu tertunda karena kondisi pandemi COVID-19. Hal itu pula yang menjadi alasan sehingga petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat belum diturunkan.
Umumnya, kata Jamaluddin, dibayarkan pada tahun tahun ajaran baru. Namun karena adanya pandemi COVID-19, terjadi penundaan pembayaran. "Tapi kami pemerintah daerah siap untuk membayar itu tetapi harus menunggu petunjuk teknis dari pusat dan itu belum kami terima," jelasnya.
Jamal menuturkan jika juknis tersebut telah turun, maka pencairan gaji 13 akan segera dilakukan. Untuk pembayarannya, Jamaluddin mengulang bahwa Pemkot Parepare sisa menunggu petunjuk teknis saja.
"Segera kami bikinkan peraturan wali kota (perwali) terkait prosedur pembayarannya. Tidak ada persoalan karena anggaran sudah siap, jumlah pegawai juga sudah ada datanya tinggal dibayar," tandasnya.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Parepare, Jamaluddin Achmad, mengatakan pencairan dana itu tertunda karena kondisi pandemi COVID-19. Hal itu pula yang menjadi alasan sehingga petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat belum diturunkan.
Umumnya, kata Jamaluddin, dibayarkan pada tahun tahun ajaran baru. Namun karena adanya pandemi COVID-19, terjadi penundaan pembayaran. "Tapi kami pemerintah daerah siap untuk membayar itu tetapi harus menunggu petunjuk teknis dari pusat dan itu belum kami terima," jelasnya.
Jamal menuturkan jika juknis tersebut telah turun, maka pencairan gaji 13 akan segera dilakukan. Untuk pembayarannya, Jamaluddin mengulang bahwa Pemkot Parepare sisa menunggu petunjuk teknis saja.
"Segera kami bikinkan peraturan wali kota (perwali) terkait prosedur pembayarannya. Tidak ada persoalan karena anggaran sudah siap, jumlah pegawai juga sudah ada datanya tinggal dibayar," tandasnya.
(tri)
Lihat Juga :
