Tolak SUPM Bone Ditutup, Alumni Gelar Aksi Pembakaran Gambar Pejabat KKP

BONE - Alumni yang tergabung dalam Aliansi Pejuang Almamater Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP)/Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Kabupaten Bone melakukan aksi penolakan penutupan SUPM oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia.

Aksi itu dilakukan di sela-sela acara Temu Kangen Alumni SPP/SUPM di Kampus SUPM Bone, Jl Sungai Musi, Kelurahan Waetuo, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Sabtu (18/6/2022) malam.

Dalam momen itu, alumni membacakan maklumat penolakan dan pembakaran sejumlah gambar pejabat KKP.

Koordinator Aksi, Dr Syahrir menuturkan pihaknya menolak penutupan SUPM Kabupaten Bone lantaran sudah menjadi sekolah pendidikan vokasi kemaritiman yang berusia 36 tahun.



"SUPM Negeri Bone adalah lembaga vokasi pendidikan kemaritiman yang berstandar internasional. Alumninya sudah menyebar di seluruh dunia, ada di Australia, Panama, Korea, Taiwan dan beberapa negara lainnya, bahkan siswa di sini pernah ada dari Timur Leste," kata Dr Syahrir.

Dosen di Universitas Sembilan Belas November Sulawesi Tenggara itu menyampaikan keresahan para alumni atas rencana KKP yang tiba-tiba ingin menutup SUPM Bone. Dia menyebut KKP bersifat egois dan menyakiti hati masyarakat Bone dan Sulawesi Selatan.

"Kita meminta Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, jangan bersifat ego sektoral dalam menerapkan kanibalisme dalam sistem vokasi pendidikan," kata Syahrir.

"Jangan karena sudah ada Poltek, malah SUPM Bone ini dikorbankan. Yang kita inginkan, SUPM Bone tetap eksis, dan Poltek Kelautan juga eksis. Menjadikan Kabupaten Bone pusat pendidikan vokasi kemaritiman," sambungnya.

Padahal, lanjut dia, sektor Kelautan dan Perikanan yang sekarang dicita-citakan oleh Presiden Jokowi dalam memajukan sektor kemaritiman sudah dilakukan oleh SUPM Bone jauh-jauh hari selama 36 tahun.

"Ini momentum awal, selanjutnya kita akan ke Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan kita akan pertanyakan atas dasar apa penutupan, sudah 36 tahun lebih berdiri dan secara substansi lulusannya masih dibutuhkan dan siap diserap oleh pasar," ungkap Syahrir.

"Yang menjadi propaganda pemerintah pusat, alasan penutupannya merujuk pada UU 23 tahun 2014, hanya satu pasal yang menyinggung bahwa pendidikan tinggi itu pengelolaannya diserahkan ke pemerintah pusat, pendidikan menengah diserahkan ke provinsi, tidak ada dalam aturan bahwa SUPM ini harus ditutup, ini kita anggap egois, jika pun merujuk ke Undang-Undang itu harusnya SUPM Bone ini diserahkan pengelolaannya ke Provinsi, tidak ditutup," jelasnya.



Hal senada disampaikan alumni SUPM Bone lainnya, Dr Muh Aris yang menilai seharusnya KKP menjadikan Kabupaten Bone sebagai pusat pendidikan kemaritiman di Indonesia Timur dengan hadirnya sejumlah sekolah kemaritiman berjenjang. Mulai dari Sekolah Menengah hingga Perguruan Tinggi.

"SUPM Negeri Kabupaten Bone merupakan harga mati tidak boleh ditutup, oleh karena itu kami mencoba membuat gerakan aksi simpatik, SUPM Bone tidak boleh ditutup karena ini kebutuhan, SUPM Bone menjadi pendidikan vokasi kemaritiman di mana tempat milenial muda dalam memiliki keterampilan kelautan dan perikanan," kata alumni IPB ini.

"Yang menjadi hal yang paling menyedihkan ketika SUPM Bone ini ditutup maka kesempatan milenial akan menjadi mengenyam pendidikan akan hilang. Padahal SUPM Bone hampir masyarakat di Indonesia Timur banyak sekolah di sini dan tersebar seluruh provinsi," kata Alumni yang berkarir sebagai Dosen di Maluku Utara ini.