Legislator Makassar Minta Pelibatan Polisi dalam Penanganan Anjal
Sabtu, 18 Juni 2022 - 11:11 WIB
loading...
Keberadaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di bawah jembatan fly over, Jalan Urip Sumohardjo, Makassar. Foto : Dok/SINDOnews
A
A
A
MAKASSAR - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Yeni Rahman, meminta pelibatan aparat kepolisian dalam penanganan anak jalanan (anjal) . Menurutnya, dengan pelibatan kepolisian maka penanganan anjal bisa lebih maksimal.
"Kalau pihak kepolisian dilibatkan, pasti bisa ditahu. Orang yanb berhari-hari saja hilang bisa ketemu, apalagi anjal ," kata Yeni.
Baca Juga: 308 Anjal-Gepeng di Kota Makassar Berhasil Dijaring
Dalam penelusuran lokasi-lokasi anak jalanan , menurut dia, bukan perkara sulit. Pemerintah kota dalam hal ini Dinas Sosial bisa memanfaatkan Closed Circuit Television atau CCTV yang dipasang di sejumlah sudut kota, khususnya di lampu merah.
Dari situ juga, bisa diamati anak jalanan yang dieksploitasi oleh orang tuanya ataupun diorganisir oleh pihak lain. "Kan ada CCTV dan tempat-tempat anjal itu sudah jelas lokasinya. Itu bisa dipantau di situ," ungkap legislator Makassar itu.
Bagi orang tua yang mengeksploitasi anaknya di jalanan, lanjut Yeni, seharusnya diberikan punishment atau hukuman agar mereka jera dan tidak lagi memanfaatkan anak-anaknya untuk mengemis.
"Harusnya ada punishment kepada orang tua karena tanggung jawab anak ada pada orang tua. Bisa juga memberikan sanksi sosial. Misal dilaporkan ke RT/RW agar tidak diakomodir KIS (Kartu Indonesia Sehat)-nya. Sudah hukuman keras sekali itu kalau menggunakan KIS," beber politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.
Untuk eksploitasi yang dilakukan pihak luar diakuinya memang agak sulit untuk diselesaikan. Namun aktivitas anak jalanan yang terorganisir cukup mudah diidentifikasi.
"Misal ada yang bawa kotak sumbangan, membawa kemoceng, atau membaca doa. Itu kan di beberapa titik begitu semua. Itu tandanya ada yang mengorganisir," tuturnya.
"Jadi memang beberapa LSM juga pesimis terselesaikan anjal karena butuh keberanian dari Pemkot, dan saya sepakat harus dilibatkan Kapolrestabes," tandas Yeni.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar, Aulia Arsyad, mengaku pihaknya sudah melibatkan anggota kepolisian dari Polrestabes Makassar. Hanya saja jumlahnya memang tidak terlalu banyak.
"Polrestabes sudah terlibat, bahkan dari tahun sebelumnya juga terlibat. Kami sudah ajukan permintaan personil dan dikasih empat orang untuk ikut melakukan penjangkauan," katanya.
Dia mengakui, eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua mendominasi banyaknya anak yang turun ke jalan. Hal itu diketahui Dari hasil asesmen pekerja sosial di rumah perlindungan dan trauma center atau RPTC.
Baca Juga: Makassar Butuh Shelter untuk Atasi Persoalan Gepeng dan Anjal
Oleh karena itu, pihaknya meminta keterlibatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dan Dinas Pendidikan (Disdik) untuk melakukan pendekatan.
"Rata-rata memang dieksploitasi oleh orang tua makanya kami harapkan ada keterlibatan DPPPA untuk melakukan pendekatan ke keluarga anjal. Kami juga minta bantuan disdik agar melakukan pendekatan melalui guru-gurunya. Kan ada juga anjal yg masih sekolah," jelas Aulia.
"Kalau pihak kepolisian dilibatkan, pasti bisa ditahu. Orang yanb berhari-hari saja hilang bisa ketemu, apalagi anjal ," kata Yeni.
Baca Juga: 308 Anjal-Gepeng di Kota Makassar Berhasil Dijaring
Dalam penelusuran lokasi-lokasi anak jalanan , menurut dia, bukan perkara sulit. Pemerintah kota dalam hal ini Dinas Sosial bisa memanfaatkan Closed Circuit Television atau CCTV yang dipasang di sejumlah sudut kota, khususnya di lampu merah.
Dari situ juga, bisa diamati anak jalanan yang dieksploitasi oleh orang tuanya ataupun diorganisir oleh pihak lain. "Kan ada CCTV dan tempat-tempat anjal itu sudah jelas lokasinya. Itu bisa dipantau di situ," ungkap legislator Makassar itu.
Bagi orang tua yang mengeksploitasi anaknya di jalanan, lanjut Yeni, seharusnya diberikan punishment atau hukuman agar mereka jera dan tidak lagi memanfaatkan anak-anaknya untuk mengemis.
"Harusnya ada punishment kepada orang tua karena tanggung jawab anak ada pada orang tua. Bisa juga memberikan sanksi sosial. Misal dilaporkan ke RT/RW agar tidak diakomodir KIS (Kartu Indonesia Sehat)-nya. Sudah hukuman keras sekali itu kalau menggunakan KIS," beber politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.
Untuk eksploitasi yang dilakukan pihak luar diakuinya memang agak sulit untuk diselesaikan. Namun aktivitas anak jalanan yang terorganisir cukup mudah diidentifikasi.
"Misal ada yang bawa kotak sumbangan, membawa kemoceng, atau membaca doa. Itu kan di beberapa titik begitu semua. Itu tandanya ada yang mengorganisir," tuturnya.
"Jadi memang beberapa LSM juga pesimis terselesaikan anjal karena butuh keberanian dari Pemkot, dan saya sepakat harus dilibatkan Kapolrestabes," tandas Yeni.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar, Aulia Arsyad, mengaku pihaknya sudah melibatkan anggota kepolisian dari Polrestabes Makassar. Hanya saja jumlahnya memang tidak terlalu banyak.
"Polrestabes sudah terlibat, bahkan dari tahun sebelumnya juga terlibat. Kami sudah ajukan permintaan personil dan dikasih empat orang untuk ikut melakukan penjangkauan," katanya.
Dia mengakui, eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua mendominasi banyaknya anak yang turun ke jalan. Hal itu diketahui Dari hasil asesmen pekerja sosial di rumah perlindungan dan trauma center atau RPTC.
Baca Juga: Makassar Butuh Shelter untuk Atasi Persoalan Gepeng dan Anjal
Oleh karena itu, pihaknya meminta keterlibatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dan Dinas Pendidikan (Disdik) untuk melakukan pendekatan.
"Rata-rata memang dieksploitasi oleh orang tua makanya kami harapkan ada keterlibatan DPPPA untuk melakukan pendekatan ke keluarga anjal. Kami juga minta bantuan disdik agar melakukan pendekatan melalui guru-gurunya. Kan ada juga anjal yg masih sekolah," jelas Aulia.
(tri)
Lihat Juga :
