Tak Ada Pelemahan Legislatif dalam Surat Tugas Gubernur Sulsel
Sabtu, 25 April 2020 - 20:22 WIB
loading...
Pakar otonomi daerah yang juga mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Prof Djohermansyah Djohan. Foto/Wikipedia
A
A
A
MAKASSAR - Pakar otonomi daerah, Prof Djohermansyah Djohan, berpendapat heboh surat tugas Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah untuk Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari tidak perlu diperpanjang. Toh, tidak ada pelemahan legislatif dalam surat tugas yang kini ramai diperbicangkan di media sosial. Eks Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri ini juga menilai tidak ada penyimpangan atau kekeliruan dalam surat tugas tersebut.
Menurut dia, komentar-komentar miring ihwal Gubernur Nurdin telah melemahkan fungsi legislatif disebutnya tidak beralasan alias ngawur. Di tengah pandemi corona, semestinya seluruh pihak tidak malah ribut soal hal demikian. Harus dilihat latar di balik surat tugas itu yakni untuk mempercepat penanganan covid-19.
Gubernur Nurdin dinilainya bertindak sebagai Ketua Gugus Tugas Covid-19 Sulsel. Sedangkan legislator, termasuk Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari dalam posisi sebagai bagian dari anggota gugus tugas.
"Posisi gubernur itu kan sebagai ketua satgas, sebagai perpanjangan tangan presiden. Jadi bukan sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi Sulsel. Adapun ketua DPRD itu sebagai anggota gugus tugas percepatan penanganan covid-19," kata Prof Djohermansyah, Sabtu (25/4/2020).
Ia mengaku sudah membaca surat tugas yang heboh diperbincangkan itu. Tidak didapatinya ada kesalahan, apalagi upaya melemahkan legislatif. Diketahui surat tugas bernomor 162.1/2781/B.Pem.Otda itu berupa perintah agar Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari yang merupakan anggota Gugus Tugas Covid-19 Sulsel untuk melakukan kunjungan pengawasan dan pemantauan di kabupaten/kota untuk mencegah penyebaran corona.
Menurut dia, komentar-komentar miring ihwal Gubernur Nurdin telah melemahkan fungsi legislatif disebutnya tidak beralasan alias ngawur. Di tengah pandemi corona, semestinya seluruh pihak tidak malah ribut soal hal demikian. Harus dilihat latar di balik surat tugas itu yakni untuk mempercepat penanganan covid-19.
Gubernur Nurdin dinilainya bertindak sebagai Ketua Gugus Tugas Covid-19 Sulsel. Sedangkan legislator, termasuk Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari dalam posisi sebagai bagian dari anggota gugus tugas.
"Posisi gubernur itu kan sebagai ketua satgas, sebagai perpanjangan tangan presiden. Jadi bukan sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi Sulsel. Adapun ketua DPRD itu sebagai anggota gugus tugas percepatan penanganan covid-19," kata Prof Djohermansyah, Sabtu (25/4/2020).
Ia mengaku sudah membaca surat tugas yang heboh diperbincangkan itu. Tidak didapatinya ada kesalahan, apalagi upaya melemahkan legislatif. Diketahui surat tugas bernomor 162.1/2781/B.Pem.Otda itu berupa perintah agar Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari yang merupakan anggota Gugus Tugas Covid-19 Sulsel untuk melakukan kunjungan pengawasan dan pemantauan di kabupaten/kota untuk mencegah penyebaran corona.
Lihat Juga :
