Dewan Soroti Seringnya Kades di Kobar Kunker ke Luar Daerah

KOTAWARINGIN BARAT - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalteng Mulyadin mempertanyakan seringnya kepala desa (Kades) melakukan perjalanan keluar daerah. Pasalnya, kegiatan yang dilakukan dengan mengatasnamakan bimbingan teknis , ataupun studi banding dianggap kurang maksimal.

Menurut Mulyadin, hal tersebut menjadi perhatiannya, lantaran kegiatan berlangsung ditengah anggaran desa yang sedang mengalami penurunan. Selain itu juga ditengah pemerintah sedang menangani masalah pendemi.

"Saat ini ada hal yang lebih urgent daripada menggunakan anggaran untuk kegiatan keluar daerah, apalagi kegiatan keluar daerah selama empat bulan dilakukan selama empat kali," kata Mulyadin, Kamis 2 Juni 2022.

Jadi, lebih baik anggaran yang digunakan itu bisa lebih dimanfaatkan untuk recoveri atau pemulihan ekonomi masyarakat dari dampak pandemi Covid-19. Apalagi penggunaan anggaran yang dipakai untuk perjalanan tersebut dipertanyakan apakah melalui APBDes Desa atau menggunakan dana pribadi.

Mengingat anggaran yang dipakai belum teranggarkan. Berdasarkan informasi yang diterima dari beberapa Kades anggaran tersebut akan dialokasikan melalui perubahan. Maka dengan ini pihaknya mengimbauKades supaya anggaran ini tidak dimasukkan dalam anggaran desa.

"Kami tidak ingin nantinya menjadi permasalahan hukum dikemudian hari. Akibat penggunaan anggaran yang belum teranggarkan," tegas Mulyadin.

Baca: Pikap Bermuatan Bahan Sapu Ijuk di Cianjur Terjun ke Dalam Jurang.

Mulyadin mengungkapkan, bahwa apa yang disampaikan ini adalah semata-mata dalam rangka supaya kedepan tidak terjadi masalah hukum. Serta,tidak ada kesan bahwa perjalanannya jalan-jalan semata. Juga, agartidak ada yang membuat kegiatan tersebut tidak tepat sasaran.

DPRD juga mempertanyakan kepada Dinas terkait, apa dasar yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan keluar daerah, bahkan sampai empat kali dalam kurun waktu empat bulan.

"Kegiatan yang dilaksanakan sendiri sasarannya tidak jelas, salah satunya studi Bandung berkaitan dengan masalah sawit. Padahal ada beberapa Kades yang lokasinya tidak ada sawitnya ikut berangkat. Ini sangat kurang pas.” (Sigit Dzakwan)