Rektor UMI Yakinkan Komisi X DPR RI Kembalikan Akreditasi Prodi ke BAN-PT
loading...
A
A
A
JAKARTA - Rektor Universitas Muslim Indonesia (UMI) , Prof Basri Modding yang juga Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Indonesia (APTISI) Wilayah IX-A Sulsel, hadir di Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI di Jakarta, Senin (30/5/2022).
Rapattersebut dihadiri oleh anggota Komisi X DPR RI dan Ketua APTISI seluruh Indonesia, salah satunya Ketua APTISI Wil. IX-A Sulsel Prof Basri Modding.
Baca Juga: UMI
Alumni FEB UMI tersebut menolak keterlibatan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sebagai lembaga akreditasi yang membebani perguruan tinggi swasta , khususnya pada aspek finansial di dalam melakukan akreditasi prodi.
"Kami bermohon jika ada rancangan pendidikan yang diajukan oleh pemerintah agar melibatkan APTISI untuk memberikan masukan yang bernilai positif," ungkap Guru Besar UMI tersebut.
Setelah mendengar masukan dari peserta rapat, Komisi X DPR RI pun menyetujui sejumlah usulan peserta rapat. Seperti, menyetujui akreditasi prodi perguruan tinggi dikembalikan kepada BAN-PT.
Baca Juga: perguruan tinggi swasta
Lihat Juga: Rakyat Banten Tuding Pemerintah Pusat Ikut Campur di Pemilu 2024
Rapattersebut dihadiri oleh anggota Komisi X DPR RI dan Ketua APTISI seluruh Indonesia, salah satunya Ketua APTISI Wil. IX-A Sulsel Prof Basri Modding.
Baca Juga: UMI
Alumni FEB UMI tersebut menolak keterlibatan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sebagai lembaga akreditasi yang membebani perguruan tinggi swasta , khususnya pada aspek finansial di dalam melakukan akreditasi prodi.
"Kami bermohon jika ada rancangan pendidikan yang diajukan oleh pemerintah agar melibatkan APTISI untuk memberikan masukan yang bernilai positif," ungkap Guru Besar UMI tersebut.
Setelah mendengar masukan dari peserta rapat, Komisi X DPR RI pun menyetujui sejumlah usulan peserta rapat. Seperti, menyetujui akreditasi prodi perguruan tinggi dikembalikan kepada BAN-PT.
Baca Juga: perguruan tinggi swasta
Lihat Juga: Rakyat Banten Tuding Pemerintah Pusat Ikut Campur di Pemilu 2024
(luq)