Pengamat Sebut Politisi Tak Cocok Menjabat Direksi BUMD Makassar
Jum'at, 20 Mei 2022 - 21:30 WIB
loading...
A
A
A
"Kalau melihat latar belakang politisi, sebenarnya tidak cocok untuk direksi. BUMD ini kan lembaga yang harus menghasilkan dividen atau keuntungan bagi daerah. Kalau sebagai Dewas boleh saja," katanya.
Menurut Bastian, BUMD akan sangat riskan jika dipimpin oleh seorang politisi. Hal itu sangat rawan untuk dipolitisasi, mengingat sebentar lagi akan dihadapkan dengan momentum tahun politik.
"Sebagai direksi, saya melihat stagnan saja, tidak mempunyai kemampuan. Apalagi dikaitkan tahun politik, berarti ada indikasi menempatkan orang itu untuk menggalang dana dan mencari suara untuk partai tertentu," jelasnya.
Baca juga:Kinerja 4 BUMD Makassar Belum Optimal, Wali Kota Akan Evaluasi Direksi
Menurut Bastian, jabatan direksi seyogyanya diisi oleh kalangan profesional yang memang memiliki latar belakang di dunia usaha. Hal ini disebutnya bisa membawa laba bagi BUMD yang dipimpin.
"Sebenarnya yang ditempatkan itu harusnya yang profesional, yang pernah menduduki atau bekerja di dunia usaha sehingga dia menghasilkan keuntungan optimal di BUMD bersangkutan. Kalau yang ditempatkan orang politik, bukan hanya cari dana, tapi untuk mengumpulkan suara. Di sinilah dilihat kepala daerah ini negarawan atau tidak," tukasnya.
Menurut Bastian, BUMD akan sangat riskan jika dipimpin oleh seorang politisi. Hal itu sangat rawan untuk dipolitisasi, mengingat sebentar lagi akan dihadapkan dengan momentum tahun politik.
"Sebagai direksi, saya melihat stagnan saja, tidak mempunyai kemampuan. Apalagi dikaitkan tahun politik, berarti ada indikasi menempatkan orang itu untuk menggalang dana dan mencari suara untuk partai tertentu," jelasnya.
Baca juga:Kinerja 4 BUMD Makassar Belum Optimal, Wali Kota Akan Evaluasi Direksi
Menurut Bastian, jabatan direksi seyogyanya diisi oleh kalangan profesional yang memang memiliki latar belakang di dunia usaha. Hal ini disebutnya bisa membawa laba bagi BUMD yang dipimpin.
"Sebenarnya yang ditempatkan itu harusnya yang profesional, yang pernah menduduki atau bekerja di dunia usaha sehingga dia menghasilkan keuntungan optimal di BUMD bersangkutan. Kalau yang ditempatkan orang politik, bukan hanya cari dana, tapi untuk mengumpulkan suara. Di sinilah dilihat kepala daerah ini negarawan atau tidak," tukasnya.
(luq)
Lihat Juga :
