Pengadaan APD Dikeluarkan, KPU Usul Anggaran Pilgub Sulsel Rp415 Miliar
Rabu, 18 Mei 2022 - 08:05 WIB
loading...
A
A
A
Komisioner KPU Bantaeng, Agusliadi mengatakan pihaknya sudah melakukan audiensi dengan Pemkab setempat. Pertemuan tersebut bahkan dihadiri langsung oleh Bupati Bantaeng, Ilham Syah Azikin.
“Dua pekan yang lalu (kami audiensi ke Pemkab Bantaeng). Kita masukkan sekira Rp31,8 miliar. Nah sementara kita menunggu jadwal Pemkab kapan dibahas secara serius,” ucap Agus.
Dia menuturkan, nilai Rp31,8 miliar ini sudah mencakup kebutuhan alat pelindung diri (APD). Agus bilang, pihaknya tetap memasukkan opsi pandemi sesuai aturan di Pilkada 2020 lalu.
Walau begitu, Agus tak menampik nilai anggaran ini berpotensi berkurang. Sebab KPU kabupaten/kota bisa melakukan sharing anggaran dengan KPU Provinsi yang pelaksanaan Pilkada dan Pilgub digelar secara bersamaan.
Baca Juga: Momen Silaturahmi Ramadhan, PKS Lamar IAS Jadi Cagub Sulsel 2024
“Kemungkinan akan berkurang jika sudah ada gambaran dana sharing dari KPU Provinsi. Kami KPU kabupaten/kota diminta untuk mengirim file total anggaran ke Provinsi. Tujuannya memang untuk melihat item yang bisa dilakukan sharing anggaran,” tuturnya.
“Kita tetap menyetor ke Pemkab untuk informasi awal. Karena akan ada informasi dari provinsi, yang mana yang akan dibiayai oleh provinsi, karena ada sharing anggaran,” kuncinya.
“Dua pekan yang lalu (kami audiensi ke Pemkab Bantaeng). Kita masukkan sekira Rp31,8 miliar. Nah sementara kita menunggu jadwal Pemkab kapan dibahas secara serius,” ucap Agus.
Dia menuturkan, nilai Rp31,8 miliar ini sudah mencakup kebutuhan alat pelindung diri (APD). Agus bilang, pihaknya tetap memasukkan opsi pandemi sesuai aturan di Pilkada 2020 lalu.
Walau begitu, Agus tak menampik nilai anggaran ini berpotensi berkurang. Sebab KPU kabupaten/kota bisa melakukan sharing anggaran dengan KPU Provinsi yang pelaksanaan Pilkada dan Pilgub digelar secara bersamaan.
Baca Juga: Momen Silaturahmi Ramadhan, PKS Lamar IAS Jadi Cagub Sulsel 2024
“Kemungkinan akan berkurang jika sudah ada gambaran dana sharing dari KPU Provinsi. Kami KPU kabupaten/kota diminta untuk mengirim file total anggaran ke Provinsi. Tujuannya memang untuk melihat item yang bisa dilakukan sharing anggaran,” tuturnya.
“Kita tetap menyetor ke Pemkab untuk informasi awal. Karena akan ada informasi dari provinsi, yang mana yang akan dibiayai oleh provinsi, karena ada sharing anggaran,” kuncinya.
(agn)
Lihat Juga :
