Pengadaan APD Dikeluarkan, KPU Usul Anggaran Pilgub Sulsel Rp415 Miliar

MAKASSAR - KPU Provinsi Sulsel sudah menyusun postur anggaran untuk pelaksanaan Pilgub 2024. Nilainya sebesar Rp415 miliar.

Komisioner KPU Sulsel, Syafruddin Jurdi mengatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Sekprov dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ia juga sudah menyampaikan besaran kebutuhan untuk Pilgub Sulsel 2024.

"Kami sudah sampaikan kemarin. Jauh di bawah anggaran Pilgub 2018. Jumlahnya Rp415 miliar yang kita sampaikan," kata Syarif kepada SINDOnews, Selasa (17/5/2022).

Pada pertemuan itu, KPU Sulsel memang belum menyerahkan proposal anggaran ke Pemprov Sulsel . Makanya akan ada pertemuan lanjutan untuk membahas keperluan anggaran Pilgub ini.

"Mau ada pertemuan lanjutan, harusnya tanggal 12 (Mei) kemarin, tapi ada halangan. Tapi tidak tahu Pemrov, kapan bisanya. Nanti di situ masih dibicarakan," ujarnya.



Sejatinya nilai Rp415 miliar ini, jauh dari angka yang diberitakan Koran Sindo sebelumnya. Dimana Syarif saat itu menyebutkan bahwa anggaran Pilgub Sulsel 2024 berada di kisaran Rp600 miliar.

Hal ini dikarenakan, KPU memilih mengeluarkan postur anggaran untuk pengadaan alat pelindung diri (APD). Dimana jumlahnya memang mencapai ratusan miliar.

"Lebih Rp200 miliar, Rp240-an miliar. Itu untuk seluruh Sulsel dan seluruh tahapan," beber Syarif.

Dia melanjutkan, anggaran pengadaan APD dibebankan ke Pemprov. Sehingga tak masuk lagi dalam postur anggaran untuk kebutuhan Pilgub 2024.

"Anggaran APD itu kita tetap sampaikan ke Pemprov untuk dianggaran oleh Pemprov, bukan di KPU. Ini jumlah item APD berdasarkan regulasi pengadaan APD tahapan Pilkada 2020, itu kan banyak," sebutnya.

"Misalnya baju hazmat ada, sarung tangan lateks ada, belum lagi sarung tangan lain. Pertanyaannya, apakah orang masih butuh baju hazmat nanti, apakah orang masih butuh sarung tangan lateks nanti. Dimana tenaga medis saat ini, sudah tidak pakai itu ya, apalagi non medis dengan anggaran Pemilu," lanjutnya.



Karena anggaran itu menyedot nilai besar kata Syarif, belum lagi regulasi ke depan tentang pandemi masih abu-abu. Makanya, KPU Sulsel memilih anggaran pengadaan APD diserahkan ke Pemprov.

"Karena ini serba tidak pasti, sudah kita sampaikan ke Pemprov, jadi Pemprov yang tangani. Kalau pun nanti tidak ada, uangnya tetap di Pemprov, tidak di KPU lagi," jelasnya.

Sementara itu, KPU Bantaeng juga sudah menyampaikan kebutuhan anggarannya untuk Pilkada 2024. Mereka bahkan telah memasukkan proposalnya ke Pemkab setempat.

Komisioner KPU Bantaeng, Agusliadi mengatakan pihaknya sudah melakukan audiensi dengan Pemkab setempat. Pertemuan tersebut bahkan dihadiri langsung oleh Bupati Bantaeng, Ilham Syah Azikin.

“Dua pekan yang lalu (kami audiensi ke Pemkab Bantaeng). Kita masukkan sekira Rp31,8 miliar. Nah sementara kita menunggu jadwal Pemkab kapan dibahas secara serius,” ucap Agus.

Dia menuturkan, nilai Rp31,8 miliar ini sudah mencakup kebutuhan alat pelindung diri (APD). Agus bilang, pihaknya tetap memasukkan opsi pandemi sesuai aturan di Pilkada 2020 lalu.

Walau begitu, Agus tak menampik nilai anggaran ini berpotensi berkurang. Sebab KPU kabupaten/kota bisa melakukan sharing anggaran dengan KPU Provinsi yang pelaksanaan Pilkada dan Pilgub digelar secara bersamaan.



“Kemungkinan akan berkurang jika sudah ada gambaran dana sharing dari KPU Provinsi. Kami KPU kabupaten/kota diminta untuk mengirim file total anggaran ke Provinsi. Tujuannya memang untuk melihat item yang bisa dilakukan sharing anggaran,” tuturnya.

“Kita tetap menyetor ke Pemkab untuk informasi awal. Karena akan ada informasi dari provinsi, yang mana yang akan dibiayai oleh provinsi, karena ada sharing anggaran,” kuncinya.