Pengadaan APD Dikeluarkan, KPU Usul Anggaran Pilgub Sulsel Rp415 Miliar
Rabu, 18 Mei 2022 - 08:05 WIB
loading...
A
A
A
"Lebih Rp200 miliar, Rp240-an miliar. Itu untuk seluruh Sulsel dan seluruh tahapan," beber Syarif.
Dia melanjutkan, anggaran pengadaan APD dibebankan ke Pemprov. Sehingga tak masuk lagi dalam postur anggaran untuk kebutuhan Pilgub 2024.
"Anggaran APD itu kita tetap sampaikan ke Pemprov untuk dianggaran oleh Pemprov, bukan di KPU. Ini jumlah item APD berdasarkan regulasi pengadaan APD tahapan Pilkada 2020, itu kan banyak," sebutnya.
"Misalnya baju hazmat ada, sarung tangan lateks ada, belum lagi sarung tangan lain. Pertanyaannya, apakah orang masih butuh baju hazmat nanti, apakah orang masih butuh sarung tangan lateks nanti. Dimana tenaga medis saat ini, sudah tidak pakai itu ya, apalagi non medis dengan anggaran Pemilu," lanjutnya.
Baca Juga: KPU Sulsel Masih Cermati Anggaran Pilkada 2024 Kabupaten/Kota
Karena anggaran itu menyedot nilai besar kata Syarif, belum lagi regulasi ke depan tentang pandemi masih abu-abu. Makanya, KPU Sulsel memilih anggaran pengadaan APD diserahkan ke Pemprov.
"Karena ini serba tidak pasti, sudah kita sampaikan ke Pemprov, jadi Pemprov yang tangani. Kalau pun nanti tidak ada, uangnya tetap di Pemprov, tidak di KPU lagi," jelasnya.
Sementara itu, KPU Bantaeng juga sudah menyampaikan kebutuhan anggarannya untuk Pilkada 2024. Mereka bahkan telah memasukkan proposalnya ke Pemkab setempat.
Dia melanjutkan, anggaran pengadaan APD dibebankan ke Pemprov. Sehingga tak masuk lagi dalam postur anggaran untuk kebutuhan Pilgub 2024.
"Anggaran APD itu kita tetap sampaikan ke Pemprov untuk dianggaran oleh Pemprov, bukan di KPU. Ini jumlah item APD berdasarkan regulasi pengadaan APD tahapan Pilkada 2020, itu kan banyak," sebutnya.
"Misalnya baju hazmat ada, sarung tangan lateks ada, belum lagi sarung tangan lain. Pertanyaannya, apakah orang masih butuh baju hazmat nanti, apakah orang masih butuh sarung tangan lateks nanti. Dimana tenaga medis saat ini, sudah tidak pakai itu ya, apalagi non medis dengan anggaran Pemilu," lanjutnya.
Baca Juga: KPU Sulsel Masih Cermati Anggaran Pilkada 2024 Kabupaten/Kota
Karena anggaran itu menyedot nilai besar kata Syarif, belum lagi regulasi ke depan tentang pandemi masih abu-abu. Makanya, KPU Sulsel memilih anggaran pengadaan APD diserahkan ke Pemprov.
"Karena ini serba tidak pasti, sudah kita sampaikan ke Pemprov, jadi Pemprov yang tangani. Kalau pun nanti tidak ada, uangnya tetap di Pemprov, tidak di KPU lagi," jelasnya.
Sementara itu, KPU Bantaeng juga sudah menyampaikan kebutuhan anggarannya untuk Pilkada 2024. Mereka bahkan telah memasukkan proposalnya ke Pemkab setempat.
Lihat Juga :
