Cari Solusi, Polda Papua Hadirkan Tokoh Pro dan Kontra DOB di FGD
Kamis, 28 April 2022 - 08:52 WIB
loading...
Polda Papua melalui Direktorat Intelkam menggelar acara Focus Groub Discussion (FGD) menyikapi pro kontra Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua. Foto SINDOnews
A
A
A
JAYAPURA - Polda Papua melalui Direktorat Intelkam menggelar Focus Groub Discussion (FGD) menyikapi pro kontra Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua. FGD yang digelar di Abepura Kota Jayapura Selasa (26/4/2022) dengan tema 'Manfaat dan Kerugian Otsus dan DOB bagi Orang Asli Papua,' menghadirkan tokoh adat, agama dan pihak akademisi yang pro maupun kontra DOB.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Muh. Thaha Alhamid selaku tokoh muslim Papua, Isak H.A Rumbarar selaku Dosen Universitas Saint dan Teknologi Jayapura, Dr. Melkias Hetharia selaku Dosen Uncen, termasuk juga para aktivis dan BEM Universias di Kota Jayapura. Baca juga: Mantan Tokoh Papua Merdeka Nicolas Masset Apresiasi Daerah Otonomi Baru
Kompol Sujono, mewakili Direktur Intelkam Polda Papua dalam kesempatan tersebut mengatakan, pihak Polda Papua merasa perlu menyelenggarakan FGD sebagai bentuk sharing aspirasi atas persoalan yang terjadi di Papua, yakni terkait pro kontra Otsus dan DOB.
Kompol Sujono mengakui, selama ini setelah DPR RI mengesahkan tiga DOB di Provinsi Papua, masih ada yang menolak dan menerima kebijakan tersebut.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Muh. Thaha Alhamid selaku tokoh muslim Papua, Isak H.A Rumbarar selaku Dosen Universitas Saint dan Teknologi Jayapura, Dr. Melkias Hetharia selaku Dosen Uncen, termasuk juga para aktivis dan BEM Universias di Kota Jayapura. Baca juga: Mantan Tokoh Papua Merdeka Nicolas Masset Apresiasi Daerah Otonomi Baru
Kompol Sujono, mewakili Direktur Intelkam Polda Papua dalam kesempatan tersebut mengatakan, pihak Polda Papua merasa perlu menyelenggarakan FGD sebagai bentuk sharing aspirasi atas persoalan yang terjadi di Papua, yakni terkait pro kontra Otsus dan DOB.
Kompol Sujono mengakui, selama ini setelah DPR RI mengesahkan tiga DOB di Provinsi Papua, masih ada yang menolak dan menerima kebijakan tersebut.
Lihat Juga :
