Strategi Pemkab Bone Upayakan Penambahan Dokter Spesialis
Kamis, 28 April 2022 - 12:14 WIB
loading...
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bone, Andi Islamuddin, memimpin rapat koordinasi kesehatan bersama instansi terkait di Kantor Bupati Bone, Rabu (27/4/2022) kemarin. Foto/SINDOnews/Justang Muhammad
A
A
A
BONE - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone terus mengupayakan penambahan dokter spesialis di wilayahnya. Untuk itu, pemerintah daerah berjuluk Bumi Arung Palakka tersebut telah menyusun strategi penambahan dokter ahli tanpa harus membebani APBD secara berlebihan.
Upaya penambahan dokter spesialis itu dibahas dalam rapat koordinasi kesehatan bersama instansi terkait di Kantor Bupati Bone, Rabu (27/4/2022) kemarin. Pertemuan itu dipimpin oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bone, Andi Islamuddin.
Baca Juga: Hanya 38 Orang, Bone Terancam Krisis Dokter Spesialis
Ia menjelaskan pihaknya terus mencari cara membantu dokter-dokter umum di Bone agar dapat bersekolah hingga meraih predikat dokter spesialis . Guna mewujudkan itu, pihaknya mendorong rumah sakit di Bone yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat menggunakan anggarannya.
"Ada dana BLUD yang bisa digunakan pengembangan SDM. Nah, dana itu dikelola masing-masing rumah sakit, dan saya kira dana BLUD itu bisa digunakan untuk peningkatan SDM. Sisa dihitung berapa dokter umum yang diberikan untuk mengambil spesialisnya setiap tahun," ucap dia.
Ia pun mendorong agar rumah sakit di Bone dapat saling berkolaborasi untuk melengkapi kebutuhan dokter spesialis di wilayahnya. Misalnya, RS Tenriwaru, RS Pencaitana, RS Hapsah dan RS M Yasin mengirim dokternya untuk bersekolah dan mendapatkan predikat ahli. Kelak, dokter spesialis itu bisa mengabdi di sejumlah rumah sakit tersebut.
"Masing-masing dokter itu kan bisa mempunyai tiga SIP (Surat Izin Praktik). Jadi, masing-masing dapat berkontribusi," tuturnya.
Islamuddin mengimbuhkan opsi itu akan ditindaklanjuti dengan rapat internal. Diakuinya perlu dihitung secara cermat mengenai mekanisme dan jumlah kuota pemberian beasiswa ke dokter umum untuk meraih predikat dokter spesialis.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Bone, A Ryad Baso Padjalangi, mendukung penuh rencana pemerintah daerah menggunakan skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Opsi itu membuat APBD Bone tidak terbebani dalam upaya menambah dokter spesialis.
"Pak Sekda tadi sampaikan kemungkinan besar ada peluang bagi dokter umum bisa bersekolah dengan bantuan dari Pemda Bone ," kata Ryad.
Baca Juga: Bupati Bone Minta Pemerintah Pusat Perhatikan Potensi Teluk Bone
" Pemda Bone ikut mengambil peran dalam membiayai dokter umum menjadi dokter ahli. Tetapi perjanjiannya kembali mengabdi ke Bone. Ini semacam beasiswa. Untuk kuotanya dikoordinasikan sama IDI," sambung dia.
Hadir dalam rakor tersebut, perwakilan Dinas Kesehatan, DPRD, sejumlah direktur rumah sakit dan pihak BPJS Kesehatan Bone.
Upaya penambahan dokter spesialis itu dibahas dalam rapat koordinasi kesehatan bersama instansi terkait di Kantor Bupati Bone, Rabu (27/4/2022) kemarin. Pertemuan itu dipimpin oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bone, Andi Islamuddin.
Baca Juga: Hanya 38 Orang, Bone Terancam Krisis Dokter Spesialis
Ia menjelaskan pihaknya terus mencari cara membantu dokter-dokter umum di Bone agar dapat bersekolah hingga meraih predikat dokter spesialis . Guna mewujudkan itu, pihaknya mendorong rumah sakit di Bone yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat menggunakan anggarannya.
"Ada dana BLUD yang bisa digunakan pengembangan SDM. Nah, dana itu dikelola masing-masing rumah sakit, dan saya kira dana BLUD itu bisa digunakan untuk peningkatan SDM. Sisa dihitung berapa dokter umum yang diberikan untuk mengambil spesialisnya setiap tahun," ucap dia.
Ia pun mendorong agar rumah sakit di Bone dapat saling berkolaborasi untuk melengkapi kebutuhan dokter spesialis di wilayahnya. Misalnya, RS Tenriwaru, RS Pencaitana, RS Hapsah dan RS M Yasin mengirim dokternya untuk bersekolah dan mendapatkan predikat ahli. Kelak, dokter spesialis itu bisa mengabdi di sejumlah rumah sakit tersebut.
"Masing-masing dokter itu kan bisa mempunyai tiga SIP (Surat Izin Praktik). Jadi, masing-masing dapat berkontribusi," tuturnya.
Islamuddin mengimbuhkan opsi itu akan ditindaklanjuti dengan rapat internal. Diakuinya perlu dihitung secara cermat mengenai mekanisme dan jumlah kuota pemberian beasiswa ke dokter umum untuk meraih predikat dokter spesialis.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Bone, A Ryad Baso Padjalangi, mendukung penuh rencana pemerintah daerah menggunakan skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Opsi itu membuat APBD Bone tidak terbebani dalam upaya menambah dokter spesialis.
"Pak Sekda tadi sampaikan kemungkinan besar ada peluang bagi dokter umum bisa bersekolah dengan bantuan dari Pemda Bone ," kata Ryad.
Baca Juga: Bupati Bone Minta Pemerintah Pusat Perhatikan Potensi Teluk Bone
" Pemda Bone ikut mengambil peran dalam membiayai dokter umum menjadi dokter ahli. Tetapi perjanjiannya kembali mengabdi ke Bone. Ini semacam beasiswa. Untuk kuotanya dikoordinasikan sama IDI," sambung dia.
Hadir dalam rakor tersebut, perwakilan Dinas Kesehatan, DPRD, sejumlah direktur rumah sakit dan pihak BPJS Kesehatan Bone.
(tri)
Lihat Juga :
