DPRD Palopo Dukung Tuntutan Mahasiswa Tolak IKN dan Jabatan Presiden 3 Periode

Senin, 11 April 2022 - 21:31 WIB
loading...
DPRD Palopo Dukung Tuntutan Mahasiswa Tolak IKN dan Jabatan Presiden 3 Periode
Pimpinan DPRD Kota Palopo menemui mahasiswa dan melakukan dialog di Lapangan Pancasila, sekira pukul 16.25 Wita. Foto: SINDonews/Chaeruddin
A A A
PALOPO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo secara tegas menyatakan dukungan terhadap tuntutan mahasiswa yang menolak proyek Ibu Kota Negara (IKN) dan wacana penambahan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode.

Pernyataan ini disampaikan pimpinan dewan, di antaranya Ketua DPRD Palopo, Nurhaenih dari Partai Golkar, Wakil Ketua DPRD, Abdul Salam dari Partai Nasdem. Ikut pula, Irvan Madjid dan Cenrana dari Partai Demokrat, Herawati Masdin dari Partai PAN dan Nuraeny dari Partai Gerindra.

Baca juga:Dua Mahasiswa Diamankan Polisi saat Aksi Demo Ricuh di Palopo

Di hadapan mahasiswa, pimpinan dan anggota DPRD Palopo berjanji, dukungan atas tuntutan mahasiswa akan dibuat dalam surat rekomendasi secara resmi oleh lembaga DPRD dan akan dikirim langsung ke pemerintah pusat beserta Komisi II DPR RI.

Awalnya, pernyataan sikap DPRD dibacakan oleh Ketua DPRD Palopo, namun kurang jelas dan tegas, sehingga mahasiswa meminta untuk diulangi.

Wakil Ketua DPRD Palopo, Abdul Salam, dari Fraksi Nasdem mengambil alih dan mempertegas sikap mereka, mendukung 7 hal yang menjadi tuntutan mahasiswa, di antaranya menolak proyek IKN dan menolak penambahan masa jabatan Presiden.

Baca juga:Demo 11 April, Mahasiswa Mulai Kepung Kantor Wali Kota dan DPRD Palopo

"Bismillahirrahmanirrahim, kami dari DPRD Kota Palopo , mewakili teman-teman DPRD Palopo, kami sudah ada tiga pimpinan dan perwakilan fraksi, dengan ini menyatakan bahwa dari 7 tuntutan mahasiswa, dengan tegas, dengan penuh keikhlasan dan ketulusan bahwa kami setuju dan sepakat dengan tuntutan adik-adik (mahasiswa), untuk semua yang adik-adik cantumkan dalam tuntutannya, sekian dan terima kasih," ucap salam yang diaminkan Ketua DPRD Palopo beserta yang lainnya.

Adapun 7 tuntutan peserta aksi adalah menolak penundaan Pemilu 2024 dan jabatan presiden tiga periode, menolak kenaikan BBM dan bahan pokok, evaluasi menteri bermasalah di Kabinet Indonesia Maju.

Selanjutnya, wujudkan reforma agraria sejati dan tolak UU Omnibuslaw, tolak pembangunan infrastruktur IKN (Ibu Kota Negara), tuntaskan pelanggaran HAM, terakhir mendesak pemerintah penuhi kebutuhan pupuk subsidi.

Baca juga:Kapolres Palopo Pantau Kesiapan Personel Pengamanan Demonstrasi

Jenderal aksi, Mustapa, menegaskan agar sikap DPRD ini benar-benar dibuatkan dalam bentuk putusan lembaga DPRD dan menyampaikannya ke pusat serta DPR RI.

"Apa yang anggota DPRD Palopo sampaikan saat ini kami sudah rekam, kami videokan, buktikan apa yang anda sudah ucapkan dan janjikan ke kami," kuncinya.
(luq)
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.1996 seconds (11.252#12.26)