Mahasiswa Tolak Jabatan Presiden 3 Periode, Terlibat Ricuh di Depan Gedung DPRD Cirebon
loading...
Ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Cirebon, Kamis (7/4/2022). Foto/MPI/Hasan Hidayat
A
A
A
CIREBON - Aksi bakar ban dan kericuhan mewarnai demonstrasi mahasiswa di Kota Cirebon, di depan Gedung DPRD Kota Cirebon, Kamis (7/4/2022). Ratusan mahasiswa ini, menolak wacana jabatan presiden diperpanjang jadi tiga periode.
Sebelum ke gedung DPRD Kota Cirebon, para mahasiswa ini memulai aksi dengan berjalan kaki dari sebuah kampus di Jalan Pemuda Kota Cirebon. Mereka bukan hanya menolak wacana jabatan presiden tiga periode, tetapi juga menolak kenaikan harga BBM, menolak ibu kota negara (IKN) baru, serta menuntut stabilisasi harga kebutuhan pokok.
Koordinator Aksi, Anggito Galih menilai, wacana masa jabatan presiden dan wakil presiden ditambah menjadi periode itu sebagai langkah inkonstitusioal, serta bertentangan undang-undang. Tidak hanya itu, mahasiswa menolak penundaan Pemilu 2024.
"Tugas pemerintah menaati undang-undang, dan siap mendengar aspirasi masyarakat," tegasnya. Galih menjelaskan, tujuan aksi turun ke jalan ini, mendesak kepada pemerintah merevisi undang-undang IKN, menolak kenaikan harga BBM, serta menolak jabatan presiden tiga periode.
Galih juga mengimbau aliansi masyarakat selalu masif melakukan kegiatan ini. Pihaknya juga meminta DPRD Kota cirebon, untuk menolak kenaikan BBM, menata kembali harga kebutuhan pokok, menuntut pemerintah menstabilkan harga BBM, dan wajib menstabilkan harga pangan.
![Mahasiswa Tolak Jabatan Presiden 3 Periode, Terlibat Ricuh di Depan Gedung DPRD Cirebon]()
Akibat kericuhan yang terjadi di depan Gedung DPRD Kota Cirebon, sejumlah mahasiswa terluka. Galih menegaskan, akan melakukan visum terhadap mahasiswa yang menjadi korban kekerasan aparat dalam aksi demonstrasi ini, dan akan melaporkan arogansi aparat kepolisian.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M. Handarujati Kalamullah mengungkapkan, sikap lembaga DPRD terkait aksi mahasiswa mendukung apa yang disampaikan. "Kelangkaan sembako, kenaikan harga yang tinggi, tentunya harus bisa diantisipasi oleh pemerintah," katanya.
Pihaknya akan menyampaikan aspirasi mahasisswa tersebut kepada pemerintah pusat, melalui DPR. "Bagaimana DPR bisa melakukan pengawasan kepada pemerintah, dengan melakukan operasi pasar di lapangan," ucapnya.
Sebelum ke gedung DPRD Kota Cirebon, para mahasiswa ini memulai aksi dengan berjalan kaki dari sebuah kampus di Jalan Pemuda Kota Cirebon. Mereka bukan hanya menolak wacana jabatan presiden tiga periode, tetapi juga menolak kenaikan harga BBM, menolak ibu kota negara (IKN) baru, serta menuntut stabilisasi harga kebutuhan pokok.
Koordinator Aksi, Anggito Galih menilai, wacana masa jabatan presiden dan wakil presiden ditambah menjadi periode itu sebagai langkah inkonstitusioal, serta bertentangan undang-undang. Tidak hanya itu, mahasiswa menolak penundaan Pemilu 2024.
"Tugas pemerintah menaati undang-undang, dan siap mendengar aspirasi masyarakat," tegasnya. Galih menjelaskan, tujuan aksi turun ke jalan ini, mendesak kepada pemerintah merevisi undang-undang IKN, menolak kenaikan harga BBM, serta menolak jabatan presiden tiga periode.
Galih juga mengimbau aliansi masyarakat selalu masif melakukan kegiatan ini. Pihaknya juga meminta DPRD Kota cirebon, untuk menolak kenaikan BBM, menata kembali harga kebutuhan pokok, menuntut pemerintah menstabilkan harga BBM, dan wajib menstabilkan harga pangan.
Akibat kericuhan yang terjadi di depan Gedung DPRD Kota Cirebon, sejumlah mahasiswa terluka. Galih menegaskan, akan melakukan visum terhadap mahasiswa yang menjadi korban kekerasan aparat dalam aksi demonstrasi ini, dan akan melaporkan arogansi aparat kepolisian.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M. Handarujati Kalamullah mengungkapkan, sikap lembaga DPRD terkait aksi mahasiswa mendukung apa yang disampaikan. "Kelangkaan sembako, kenaikan harga yang tinggi, tentunya harus bisa diantisipasi oleh pemerintah," katanya.
Pihaknya akan menyampaikan aspirasi mahasisswa tersebut kepada pemerintah pusat, melalui DPR. "Bagaimana DPR bisa melakukan pengawasan kepada pemerintah, dengan melakukan operasi pasar di lapangan," ucapnya.
Lihat Juga :
(eyt)
