Tak Singkron, 50% Data COVID-19 Gugus Tugas Provinsi Tak Valid

SURABAYA - Koordinasi antara tim gugus tugas Provinsi Jatim, dan Kota Surabaya kembali memanas. Kondisi itu tak lepas dari tidak singkronnya data kasus confirm COVID-19 antara tim gugus tugas provinsi dan Kota Surabaya.

(Baca juga: Quartararo: Cedera di Tengah Jadwal Padat Bisa Akhiri Musim MotoGP Lebih Cepat )

Koordinator Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya, Febria Rachmanita menuturkan, ada berbagai data yang tak sesuai dari tim gugus tugas provinsi.

Pihaknya mempertanyakam data confirm COVID-19 dari Gugus Tugas Provinsi Jatim yang tidak sinkron dengan data Gugus Tugas Surabaya. Bahkan, ketidaksinkronan data ini persentasenya bisa mencapai di atas 50 persen.

Ia mencontohkan, seperti beberapa waktu lalu, pihaknya mendapat data dari Gugus Tugas Provinsi Jatim, ada warga confirm COVID-19 di wilayah Sidosermo, Kota Surabaya. Namun, setelah dicek petugas Puskesmas di lapangan, ternyata sudah tiga bulan sebelumnya orang tersebut tak tinggal di alamat itu dan tinggal di luar Kota Surabaya.

"Akhirnya kita protes dan dikembalikan ke daerahnya dan itu terjadi banyak. Akhirnya setelah kita argument ya diterima. Sehingga provinsi mengakui yang data kita akhirnya," kata Feny, panggilan akrabnya, Rabu (17/6/2020) malam.

(Baca juga: Michael Kors Tinggalkan Panggung New York Fashion Week )

Ia melanjutkan, sebelum menyampaikan ke publik terkait update kasus COVID-19 di Surabaya, pihaknya melakukan verifikasi di lapangan untuk memastikan data itu valid dan faktual melalui petugas puskesmas setempat. Bahkan, untuk memastikan data itu, petugas puskesmas juga melakukan pengecekan di rumah sakit rujukan maupun non rujukan di Surabaya.

Ia pun berharap ke depan agar Gugus Tugas Provinsi Jatim sebelum menyampaikan data confirm warga Surabaya ke publik, alangkah baiknya diverifikasi dahulu validitas data tersebut. Sehingga hal itu tidak menjadi persepsi publik bahwa data yang dimiliki Gugus Tugas Provinsi Jatim dan Surabaya tidak sinkron.

"Data konfirmasi dari pusat itu turun ke provinsi, kemudian provinsi turun ke kota. Nah, kalau data itu tidak sesuai, ya harusnya provinsi mengubah data tersebut sesuai dengan yang kita lakukan tracing. Harusnya mengumumkan data itu setelah diverifikasi," ungkapnya.

Feny menambahkan, dirinya pernah dapat angka 280 confirm dari provinsi. Namun, setelah diteliti ternyata hanya 100 saja. Bahkan, setelah dicek di lapangan ternyata itu bukan orang Surabaya. "Sudah ditelusuri oleh Puskesmas orangnya tidak ada di tempat (alamat) itu," ucapnya.

Ia melanjutkan, beberapa hari terakhir data confirm COVID-19 warga Surabaya yang diterimanya dari Gugus Tugas Provinsi Jatim setelah tracing ternyata tidak sesuai fakta di lapangan. Misalnya, pada 14 Juni 2020, data yang diterima sebanyak 180 kasus confirm warga Surabaya, namun setelah dicek di lapangan hanya 80 orang.

Kemudian, katanya, pada 15 Juni 2020, data confirm yang diterima 280 orang, dan setelah dicek hanya 100. Lalu pada 16 Juni 2020, pihaknya menerima data 149 kasus terkonfirmasi warga Surabaya dan setelah dicek ternyata hanya ada 64 orang.

"Kita ini selalu melakukan pengecekan. Begitu kita dapat data dari provinsi, puskesmas akan mencari apakah benar orangnya ada di situ, apakah benar orang itu tinggal di situ, apakah benar alamat itu ada," jelasnya.

(Baca juga: ITS Kenalkan Massive, Alat Deteksi Ikan Buat Para Nelayan )

Feny menegaskan, adanya perbedaan data antara Gugus Tugas Provinsi Jatim dan kota karena ada nama maupun alamat yang ganda. Bahkan, ada pula data yang setelah ditelusuri ternyata orang itu sudah tidak tinggal domisili di Surabaya, meski masih menggunakan KTP Surabaya.

"Ada juga dia pakai alamat KTP saudaranya di Surabaya, padahal orangnya tinggalnya di luar kota. Dia ke sini (Surabaya) berobat pakai alamat kakaknya dan itu sering terjadi," sambungnya.

Meski data confirm COVID-19 Gugus Tugas Provinsi Jatim dan Surabaya tidak sinkron, pihaknya akan terus bekerja keras untuk menangani dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

Ke depan, pihaknya akan terus memasifkan tracing serta tes massal, baik rapid test maupun swab. Langkah ini dilakukan untuk memastikan apakah ada penambahan kasus terkonfirmasi atau tidak.

"Belum tentu yang sedikit (confirm) itu di luar tidak ada kasus. Tapi kalau memang tidak melakukan pemeriksaan bagaimana bisa tahu," jelasnya.