Reklame Ilegal Marak di Makassar, Bapenda Masifkan Penertiban

MAKASSAR - Reklame di Kota Makassar diketahui banyak yang ilegal alias tidak berizin. Hal ini berimbas pada kebocoran pajak dan tidak maksimalnya penerimaan pendapatan daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar, Firman Pagarra mengakui, kehadiran reklame ilegal itu sangat merugikan karena pihak yang memasang reklame tidak membayar pajak.

Baca Juga: Dugaan Penyimpangan Pajak Reklame, Kepala BP2RD Kendari Bantah

Firman membeberkan, pihaknya kini tengah masif melakukan penertiban reklame ilegal secara berkala. Belum lama ini, penertiban dilakukan di Jalan Adhyaksa dan Jalan Pengayoman.

"Sudah ada dua titik yang kami tertibkan. Kami akan memasifkan lagi di titik lain. Ini tidak boleh dibiarkan. Potential loss-nya cukup besar. Selama ini terjadi akibat ulah pelaku ilegal yang memasang reklame tanpa mengurus izin," ungkap Firman.

Selain itu, penertiban ini jadi bagian dari upaya untuk memperindah Kota Makassar agar lebih indah dan tidak terlihat semrawut akibat reklame yang dipasang tidak tertata.

"Penertiban reklame ini sebagai upaya menjadikan Makassar lebih teratur dan estetika," jelasnya.

Firman menambahkan, saat ini juga tengah dilakukan moratorium penyelenggaraan reklame sehingga tidak boleh ada pemasangan baru.

Seluruh reklame yang terpasang dan belum membayar pajak menjadi sasaran pembongkaran. Kegiatan itu diharapkan dapat menyadarkan wajib pajak reklame untuk menyelesaikan kewajibannya.

Baca Juga: Musim Kampanye, Pohon yang Dijadikan Papan Reklame Bisa Mati!

"Kan moratorium tahun ini, pelan-pelan ada ini lah yang kami tertibkan," sambungnya.

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto sudah kerap kali mengungkapkan keinginan untuk melakukan penataan seluruh papan reklame di sudut kota.



Selama penataan, akan banyak reklame yang dibongkar. Terutama yang tidak memenuhi ketentuan, ilegal atau tidak memiliki izin.

“Itu revolusi pendapatan. Saya benahi semua sistem untuk peningkatan PAD Kota Makassar," katanya.