Anjal dan Gepeng Kian Menjamur di Makassar Jelang Ramadan
loading...
A
A
A
MAKASSAR - Anak jalanan ( anjal ) maupun gelandangan dan pengemis ( gepeng ) kian menjamur di Kota Makassar menjelang bulan suci Ramadan. Kondisi tersebut diperparah denga menurunnya intensitas pemerintah kota dalam melakukan penertiban, yang membuat para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) semakin betah di Makassar.
Sekadar diketahui, Dinas Sosial (Dinsos) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) sempat gencar melakukan penertiban dalam program zero anjal dan gepeng , beberapa waktu lalu. Namun belakangan, aktivitas tersebut terhenti.
Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Aulia Arsyad, menuturkan mayoritas PMKS yang ditemukan merupakan warga dari luar daerah yang sengaja datang ke Makassar untuk mengemis.
"Seperti lansia terlantar, ada ODGJ, orang terlantar, itu rata-rata dari luar sebenarnya. Sudah ada pernah dipulangkan ke Luwu Utara, ada Tana Toraja, Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng," sebutnya.
Dia membeberkan rata-rata anjal dan gepeng bisa meraup penghasilan sebesar Rp300 ribu per hari. Tidak jarang, mereka menyewa indekos untuk ditinggali.
"Informasi yang kami terima, mereka bisa dapat Rp300 ribu per hari, dan mereka bukan sepenuhnya dari Makassar. Ada dari Maros, juga Gowa," katanya.
Mantan Camat Tallo ini berujar, penyelesaian persoalan PMKS, termasuk anjal dan gepeng memang perlu melibatkan berbagai pihak, utamanya keterlibatan Camat, Lurah, hingga RT/RW. Selama ini, laporan yang diterima Dinsos Makassar kebanyakan dari warga. Sangat jarang didapati laporan langsung dari Lurah dan Camat.
"Kami di Dinsos kan terbatas, kami tidak langsung ke lorong-lorong. Kalau penjangkauan ada lansia terlantar, orang terlantar, kami turun," jelasnya.
Saat ini, Dinsos Kota Makassar tengah menggodok Rumah Penampungan Trauma Center (RPTC) untuk menangani persolan anjal dan gepeng . Aulia mengatakan, RPTC akan dibuat setelah dikeluarkannya surat keputusan Wali Kota Makassar terkait satuan tugas (satgas) penanganan anak jalanan.
"Sekarang ini kami lagi tunggu SK Wali Kota. Memang selama ini setelah dilakukan razia dan kami asesmen di kantor, mereka kembali lagi ke jalan," ungkap Aulia.
Rencananya, PRTC akan dibuat di jalan Abdullah Daeng Sirua. Anjal dan gepeng yang terkena razia akan dibina di tempat tersebut selama tiga hari.
Kendati demikian, kehadiran RPTC nantinya belum bisa menjadi solusi akhir dari persoalan ini. Sebab, banyaknya jumlah anjal gepeng tidak dapat ditampung sepenuhnya di sana.
"Makanya Pak Wali sampaikan masalah pengadaan lahan untuk rehabilitasi untuk pembangunan Lingkungan Pondok sosial atau Liposos. Nanti kami namakan Balla Passili," jelas Aulia.
Menurut dia, kehadiran Liposos memang sudah sepatutnya dihadirkan di kota besar seperti Makassar, yang memiliki berbagai persoalan sosial yang kompleks.
"Ke depan kami harapkan untuk tahun ini programnya itu pengadaan lahan, untuk persiapan pembangunan Liposos. 2023 baru kami bangun Liposos. Rencananya dibangun di belakang kampus Unhas," pungkasnya.
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinsos Makassar, Andi Eldi, menambahkan pada momen jelang Ramadan seperti ini, keberadaan anjal dan gepeng memang cenderung meningkat.
Hal itu disebabkan banyaknya masyarakat yang memanfaatkan momen Ramadan untuk berlomba-lomba bersedekah dan saling memberi sehingga ini juga dimanfaatkan oleh para PMKS.
“Biasanya penjaringan rata-rata sepuluh orang. Kalau Ramadan bertambah dua kali lipat. Di saat itulah orang-orang baru itu datang, apalagi orang lama," katanya.
Sebagai antisipasi, pihaknya bakal turun melakukan penertiban anjal gepeng, terutama di lokasi yang cukup menganggu aktivitas publik, seperti di jalan dan fasilitas publik lain. Penertiban bakal dilakukan pada saat pagi hari dan usai salat Tarawih.
"Di situ biasa puncak-puncaknya. Apalagi masyarakat lebih memilih masjid besar, seperti di Al-Markaz, Masjid Raya," ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga tengah mengaktifkan kembali satuan tugas gabungan antara Dinas Sosial, Satpol PP dan Polrestabes.
Terpisah, Kepala Satpol-PP Kota Makassar, Muh. Iqbal Asnan, memastikan pihaknya selalu siap sedia jika sewaktu-waktu dibutuhkan dalam agenda penertiban. Selain itu, 25 orang personel di 14 kecamatan juga siap membantu di masing-masing wilayah.
"Sampai sekarang kami selalu siagakan personil untuk membantu OPD setiap saat. Sisa kami tunggu info kapan dinas terkait mau turun, kami siap membantu penertiban. Bukan 8 namun hampir 900 personil siap 24 jam," tegas Iqbal.
Sekadar diketahui, Dinas Sosial (Dinsos) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) sempat gencar melakukan penertiban dalam program zero anjal dan gepeng , beberapa waktu lalu. Namun belakangan, aktivitas tersebut terhenti.
Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Aulia Arsyad, menuturkan mayoritas PMKS yang ditemukan merupakan warga dari luar daerah yang sengaja datang ke Makassar untuk mengemis.
"Seperti lansia terlantar, ada ODGJ, orang terlantar, itu rata-rata dari luar sebenarnya. Sudah ada pernah dipulangkan ke Luwu Utara, ada Tana Toraja, Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng," sebutnya.
Dia membeberkan rata-rata anjal dan gepeng bisa meraup penghasilan sebesar Rp300 ribu per hari. Tidak jarang, mereka menyewa indekos untuk ditinggali.
"Informasi yang kami terima, mereka bisa dapat Rp300 ribu per hari, dan mereka bukan sepenuhnya dari Makassar. Ada dari Maros, juga Gowa," katanya.
Mantan Camat Tallo ini berujar, penyelesaian persoalan PMKS, termasuk anjal dan gepeng memang perlu melibatkan berbagai pihak, utamanya keterlibatan Camat, Lurah, hingga RT/RW. Selama ini, laporan yang diterima Dinsos Makassar kebanyakan dari warga. Sangat jarang didapati laporan langsung dari Lurah dan Camat.
"Kami di Dinsos kan terbatas, kami tidak langsung ke lorong-lorong. Kalau penjangkauan ada lansia terlantar, orang terlantar, kami turun," jelasnya.
Saat ini, Dinsos Kota Makassar tengah menggodok Rumah Penampungan Trauma Center (RPTC) untuk menangani persolan anjal dan gepeng . Aulia mengatakan, RPTC akan dibuat setelah dikeluarkannya surat keputusan Wali Kota Makassar terkait satuan tugas (satgas) penanganan anak jalanan.
"Sekarang ini kami lagi tunggu SK Wali Kota. Memang selama ini setelah dilakukan razia dan kami asesmen di kantor, mereka kembali lagi ke jalan," ungkap Aulia.
Rencananya, PRTC akan dibuat di jalan Abdullah Daeng Sirua. Anjal dan gepeng yang terkena razia akan dibina di tempat tersebut selama tiga hari.
Kendati demikian, kehadiran RPTC nantinya belum bisa menjadi solusi akhir dari persoalan ini. Sebab, banyaknya jumlah anjal gepeng tidak dapat ditampung sepenuhnya di sana.
"Makanya Pak Wali sampaikan masalah pengadaan lahan untuk rehabilitasi untuk pembangunan Lingkungan Pondok sosial atau Liposos. Nanti kami namakan Balla Passili," jelas Aulia.
Menurut dia, kehadiran Liposos memang sudah sepatutnya dihadirkan di kota besar seperti Makassar, yang memiliki berbagai persoalan sosial yang kompleks.
"Ke depan kami harapkan untuk tahun ini programnya itu pengadaan lahan, untuk persiapan pembangunan Liposos. 2023 baru kami bangun Liposos. Rencananya dibangun di belakang kampus Unhas," pungkasnya.
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinsos Makassar, Andi Eldi, menambahkan pada momen jelang Ramadan seperti ini, keberadaan anjal dan gepeng memang cenderung meningkat.
Hal itu disebabkan banyaknya masyarakat yang memanfaatkan momen Ramadan untuk berlomba-lomba bersedekah dan saling memberi sehingga ini juga dimanfaatkan oleh para PMKS.
“Biasanya penjaringan rata-rata sepuluh orang. Kalau Ramadan bertambah dua kali lipat. Di saat itulah orang-orang baru itu datang, apalagi orang lama," katanya.
Sebagai antisipasi, pihaknya bakal turun melakukan penertiban anjal gepeng, terutama di lokasi yang cukup menganggu aktivitas publik, seperti di jalan dan fasilitas publik lain. Penertiban bakal dilakukan pada saat pagi hari dan usai salat Tarawih.
"Di situ biasa puncak-puncaknya. Apalagi masyarakat lebih memilih masjid besar, seperti di Al-Markaz, Masjid Raya," ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga tengah mengaktifkan kembali satuan tugas gabungan antara Dinas Sosial, Satpol PP dan Polrestabes.
Terpisah, Kepala Satpol-PP Kota Makassar, Muh. Iqbal Asnan, memastikan pihaknya selalu siap sedia jika sewaktu-waktu dibutuhkan dalam agenda penertiban. Selain itu, 25 orang personel di 14 kecamatan juga siap membantu di masing-masing wilayah.
"Sampai sekarang kami selalu siagakan personil untuk membantu OPD setiap saat. Sisa kami tunggu info kapan dinas terkait mau turun, kami siap membantu penertiban. Bukan 8 namun hampir 900 personil siap 24 jam," tegas Iqbal.
(tri)