Rencana Proyek Pembangunan New Balai Kota Makassar Disorot
loading...
A
A
A
MAKASSAR - Proyek pembangunan New Balai Kota Makassar di kawasan Center Point of Indonesia (CPI) yang ditarget dilakukan pada tahun 2023 mendapat sorotan dari pengamat tata ruang.
Hal itu lantaran gedung Balai Kota Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani yang ada saat ini dinilai masih representatif sebagai gedung pemerintahan, dan tidak terlalu mendesak untuk pembangunan gedung baru.
"Menurut saya, ini cara pengelolaan pemerintah yang tidak begitu pas di saat kondisi sekarang. Terlalu banyak mau menghamburkan anggaran untuk sesuatu yang tidak terlalu penting," kata Pengamat Tata Ruang yang juga peneliti Ma'REFAT Institute (Makassar Research for Advance Transformation), Mohammad Muttaqin Azikin.
Menurutnya, posisi gedung Balai Kota saat ini cukup bisa melayani dan gampang diakses oleh masyarakat.Sehingga, kata Muttaqin jika Pemkot Makassar benar akan membangun New Balai Kota , justru akan semakin melegitimasi kawasan reklamasi CPI.
"Kawasan CPI maupun kawasan Losari secara keseluruhan itu Pemkot harus hati-hati mengeksploitasi di sana karena akan berdampak jangka panjang bagi Makassar," bebernya.
Lebih jauh, Muttaqin juga menyoroti kepentingan pembangunan New Balai Kota di kawasan elit CPI. Menurut dia, pemindahan pusat pemerintahan ke kawasan ekslusif justru hanya akan memperbesar gap antara rakyat dan pemerintahnya.
"Kalau dipindahkan ke sana, ini seolah-olah mau menjauh dari rakyatnya. Sementara pelayanan publik pemerintahan itu harus dekat dengan rakyat, supaya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat. Jangan makin menjauh, nanti tidak sensitif dengan persoalan yang dialami rakyat," pungkasnya.
Diketahui, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto berencana melanjutkan proyek pembangunan New Balai Kota. proyek tersebut akan dibangun 36 lantai di atas lahan seluas 3,3 hektare di kawasan CPI. Selain jadi kantor pemerintah, New Balaikota juga bakal dijadikan sebagai pusat bisnis.
Hal itu lantaran gedung Balai Kota Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani yang ada saat ini dinilai masih representatif sebagai gedung pemerintahan, dan tidak terlalu mendesak untuk pembangunan gedung baru.
"Menurut saya, ini cara pengelolaan pemerintah yang tidak begitu pas di saat kondisi sekarang. Terlalu banyak mau menghamburkan anggaran untuk sesuatu yang tidak terlalu penting," kata Pengamat Tata Ruang yang juga peneliti Ma'REFAT Institute (Makassar Research for Advance Transformation), Mohammad Muttaqin Azikin.
Menurutnya, posisi gedung Balai Kota saat ini cukup bisa melayani dan gampang diakses oleh masyarakat.Sehingga, kata Muttaqin jika Pemkot Makassar benar akan membangun New Balai Kota , justru akan semakin melegitimasi kawasan reklamasi CPI.
"Kawasan CPI maupun kawasan Losari secara keseluruhan itu Pemkot harus hati-hati mengeksploitasi di sana karena akan berdampak jangka panjang bagi Makassar," bebernya.
Lebih jauh, Muttaqin juga menyoroti kepentingan pembangunan New Balai Kota di kawasan elit CPI. Menurut dia, pemindahan pusat pemerintahan ke kawasan ekslusif justru hanya akan memperbesar gap antara rakyat dan pemerintahnya.
"Kalau dipindahkan ke sana, ini seolah-olah mau menjauh dari rakyatnya. Sementara pelayanan publik pemerintahan itu harus dekat dengan rakyat, supaya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat. Jangan makin menjauh, nanti tidak sensitif dengan persoalan yang dialami rakyat," pungkasnya.
Diketahui, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto berencana melanjutkan proyek pembangunan New Balai Kota. proyek tersebut akan dibangun 36 lantai di atas lahan seluas 3,3 hektare di kawasan CPI. Selain jadi kantor pemerintah, New Balaikota juga bakal dijadikan sebagai pusat bisnis.