Pemkab Lamongan Gandeng Pendamping PPH ISNU Jatim Percepat Sertifikasi Halal UMK

LAMONGAN - Pemkab Lamongan siap gandeng pendamping Proses Produk Halal (PPH) ISNU Jawa Timur untuk proses sertifikasi halal melalui jalur self declare (pernyataan mandiril

Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan, M. Zamroni, ada 17.485 UMKM yang tersebar di 27 kecamatan dan sebagian besar masih belum bersertifikasi halal.

Baca juga: Gubernur Khofifah Satukan Tanah dan Air dari Bumi Majapahit di Kendi Nusantara

"Industri mikro dan kecil di Lamongan sebagian besar adalah pengolahan makanan. Sektor ini paling cepat tumbuh sejak pandemi COVID-19 melanda," ujarnya mewakili Bupati Lamongan dalam pembukaan Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) di PP Matholi’ul Anwar, Karanggeneng, Lamongan, Senin (14/3/2022).

Zamroni menuturkan, saat ini produk usaha mikro dan kecil sudah bisa masuk toko swalayan di Lamongan. Namun jika ingin masuk perdagangan modern harus melengkapi beberapa persyaratan, di antaranya adalah PIRT dan label halal.

“Jika ISNU Jawa Timur melalui para pendamping PPH bisa mendampingi dan memberdayakan para pemilik UMK (usaha mikro dan kecil) hingga mendapatkan label halal, hal ini akan memberikan nilai tambah bagi iklim usana di Lamongan. Daya saingnya akan naik dan mendongkrak perekonomian secara umum,” imbuh Zamroni.

Pengasuh PP Matholi’ul Anwar, Karanggeneng Lamongan, KH. Afif Hasbullah menjelaskan, UMK di Lamongan paling banyak bergerak di bidang produk makanan. Meski hampir seluruhnya beragama Islam dan konsumennya juga muslim, namun kepastian halal dalam produknya juga harus disampaikan kepada masyarakat.

Selama ini banyak UMK yang kesulitan mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal. Dengan adanya pelatihan pendamping PPH ini ia yakin akan lebih mudah dalam pengurusan sertifikas? halalnya.

“Selama ini banyak pedagang-pedagang makanan ini yang kesulitan menyertifikasi produknya. Nah, dengan pelatihan ini saya berharap para pendampingnya bisa mendampingi para pedagang sehinga bisa mempermudah pengurusan label halal dan murah,” ungkap Komisioner Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) ini.

Ketua PW iSNU Jawa Timur, Mas’ud Said, menjelaskan, pelatihan angkatan ketiga di Lamongan ini merupakan bagian dari 3.500 pendamping PPH yang sekarang sudah direkrut ISNU Jatim.

Mas’ud menungkapkan, ada sekitar 2 juta usaha mikro dan kecil di Jawa Timur yang perlu didampingi dan dibantu proses pengurusan label halalnya. Pelatihan ini akan memudahkan para pendamping dalam membantu para pemilik UMK untuk mendapatkan label halal melalui jalur pernyataan mandiri. Proses sertifikasi halal melalui jalur pernyataan mandiri ini gratis dan prosesnya lebih cepat.

“Ini adalah salah satu sumbangan ISNU kepada masyarakat, terhadap apa yang dinamakan masyarakat yang hidupnya halal, rejekinya halal. Kita bantu akselerasi sehingga yang dikonsumsi masyarakat itu sudah terjamin kehalalannya,” pungkas Guru Besar Ilmu Pemerintahan yang sekaligus Direktur Pascasarjana Unisma Malang ini.