Ada Dugaan Penyiksaan Keji di Kerangkeng Manusia Bupati Langkat, Ini Seruan KontraS
Jum'at, 11 Maret 2022 - 23:04 WIB
loading...
A
A
A
Ia menambahkan, unsur meluas dan sistematik menunjukkan pada keterlibatan otoritas yang memegang kekuasaan sehingga terjadi pelanggaran. Kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat, keterlibatan otoritas pemegang kekuasaan sangat jelas. Di situ ada Bupati Langkat, pejabat pemerintah lain, hingga aparat keamanan negara.
Baca juga: Tambang Batu Bara di Bungo Longsor, 2 Pekerja Tewas dan 2 Terluka
Jika melihat pada instrumen HAM internasional, istilah meluas merujuk pada jumlah. Dari temuan Komnas HAM setidaknya ada enam orang tewas. Angka ini belum termasuk korban fisik dan trauma psikis. Ini belum lagi korban yang tidak memiliki keberanian untuk mengungkap penyiksaan yang dialaminya selama berada di dalam kerangkeng manusia.
Sebuah catatan yang KontraS Sumut temukan, di ruangan kerangkeng manusia tersebut setidaknya sudah ada 433 orang yang tercatat pernah mendiami kerangkeng manusia itu. Angka yang disebutkan Polda Sumut, dan Komnas HAM bahkan jauh lebih banyak dari itu.
Satu hal yang pasti, kata Dinda, kepastian hukum yang mampu memenuhi rasa keadilan bagi korban, sekaligus langkah konkrit dari negara dalam melakukan perlindungan HAM merupakan fokus utama. Bahwa keberadaan kerangkeng manusi a itu tidak sekedar melanggar aspek perizinan, dan tindakan yang melampaui kewenangan.
Baca juga: Tanggul Sungai Jebol Sepanjang 35 Meter, 8 Desa di Tuban Terendam Banjir
Beroperasinya kerangkeng manusia, menurut Dinda telah merenggut hak azasi manusia yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights). Seperti hak untuk tidak disiksa, hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani, serta hak untuk tidak diperbudak sebagaimana diatur oleh Pasal 28 UUD 1945 dan UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.
" Kerangkeng manusia berlangsung selama lebih 10 tahun, didukung dan difasilitasi oleh otoritas kekuasaan, jumlah korban tidak sedikit dan berasal dari berbagai daerah. Tentu ini bukan sekedar tindak pidana biasa," tutup Dinda.
Baca juga: Tambang Batu Bara di Bungo Longsor, 2 Pekerja Tewas dan 2 Terluka
Jika melihat pada instrumen HAM internasional, istilah meluas merujuk pada jumlah. Dari temuan Komnas HAM setidaknya ada enam orang tewas. Angka ini belum termasuk korban fisik dan trauma psikis. Ini belum lagi korban yang tidak memiliki keberanian untuk mengungkap penyiksaan yang dialaminya selama berada di dalam kerangkeng manusia.
Sebuah catatan yang KontraS Sumut temukan, di ruangan kerangkeng manusia tersebut setidaknya sudah ada 433 orang yang tercatat pernah mendiami kerangkeng manusia itu. Angka yang disebutkan Polda Sumut, dan Komnas HAM bahkan jauh lebih banyak dari itu.
Satu hal yang pasti, kata Dinda, kepastian hukum yang mampu memenuhi rasa keadilan bagi korban, sekaligus langkah konkrit dari negara dalam melakukan perlindungan HAM merupakan fokus utama. Bahwa keberadaan kerangkeng manusi a itu tidak sekedar melanggar aspek perizinan, dan tindakan yang melampaui kewenangan.
Baca juga: Tanggul Sungai Jebol Sepanjang 35 Meter, 8 Desa di Tuban Terendam Banjir
Beroperasinya kerangkeng manusia, menurut Dinda telah merenggut hak azasi manusia yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights). Seperti hak untuk tidak disiksa, hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani, serta hak untuk tidak diperbudak sebagaimana diatur oleh Pasal 28 UUD 1945 dan UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.
" Kerangkeng manusia berlangsung selama lebih 10 tahun, didukung dan difasilitasi oleh otoritas kekuasaan, jumlah korban tidak sedikit dan berasal dari berbagai daerah. Tentu ini bukan sekedar tindak pidana biasa," tutup Dinda.
(eyt)
Lihat Juga :
