Pemprov Jatim Sabet Dua Penghargaan Pelayanan Publik Terbaik 2021 dari KemenPAN-RB

Oleh karena itu, Khofifah menegaskan bawah salah satu kunci kesuksesan yang dilakukan yaitu Pemprov Jawa Timur yaitu mendorong setiap OPD di lingkup pemprov maupun pemerintah kabupaten/kota untuk terus melakukan inovasi dan penerapan digitalisasi pada pelayanan publik. Selain itu, juga memberikan kemudahan akses dan perlindungan usaha, serta mempercepat proses pengurusan izin maupun non izin di Jatim.

Tak hanya itu, Khofifah juga menegaskan, pelayanan yang tak lepas dari inovasi juga menjadi kunci Jawa Timur memberikan percepatan pelayanan melalui Jatim Online Single Submission (JOSS). Baca: Jatim Siap Jadi Pilot Project Aplikasi E-Perda , Khofifah: Regulasi Lebih Sinkron dan Efektif.

“JOSS adalah sebuah sistem elektronik terintegrasi yang dibangun DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Jatim yang tujuannya untuk mempermudah perizinan di bawah kewenangan Pemprov Jatim. Selain itu juga ada program mempercepat perwujudan Satu Data Indonesia atau SATA, yang saat ini sudah ada sebanyak 34 perangkat daerah atau 64 persen dari seluruh perangkat daerah yang memenuhi penyelenggaraan SATA Jatim,” kata Mantan Mensos RI itu.

“Inovasi dan digitalisasi terus dilakukan sejalan dengan motto kerja ASNPemprov JatimCettar yaitu Cepat, Efektif, Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif. Motto ini terus mengalir ke semua sendi layanan perangkat daerah. Sehingga diharapkan ke depan kita bisa lebih baik lagi,lebih cepat serta, lebih responsif dalammemberikan layanan kepada masyarakat Jawa Timur,” imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo mengingatkan, agar pemerintah daerah harus lebih konsisten meningkatkan kualitas pelayanan publik, meski masih dalam suasana pandemi Covid-19.

Menurutnya, setiap aparatur negara harus mempunyai orientasi yang sama, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Pesan Presiden bahwa jiwa melayani serta membantu masyarakat wajib tertanam kuat dalam diri. Bukan zamannya lagi aparatur negara seperti pejabat zaman kolonial, malah minta dilayani. ASN harus melayani,” tegas MenPAN-RB.