Penggunaan Anggaran di Kampung dan Distrik Harus Transparan

SENTANI - Bupati Jayapura Mathius Awoitauw meminta kepada seluruh aparat distrik dan kampung yang ada di wilayah kabupaten Jayapura supaya harus transparan terhadap pengelolaan anggaran yang masuk ke distrik dan kampung.

"Saya tegaskan supaya distrik dan kampung harus terbuka soal pengelolaan anggaran yang ada distrik begitu juga kampung," kata Mathius Awoitauw, di Sentani Jumat (13/6/2020).

Dia mengatakan, transparansi mengenai pengelolaan anggaran ini sangat penting supaya masyarakat tahu mengenai alokasi anggaran yang dikelola pemerintah distrik maupun kampung. Sehingga dengan keterbukaan ini juga bisa membuka pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan anggaran anggaran yang ada. Kemudian yang paling penting juga adalah bagaimana masyarakat ini terlibat sebagai pengontrol terhadap penggunaan keuangan negara hingga ketingkat kampung.

"Saya berharap kampung-kampung dan distrik bisa publikasi di depan kantor nya mengenai apa yang dikerjakan kemudian jumlah dana yang diterima secara terbuka dan setiap saat bisa dievaluasi sehingga masyarakat bisa melihat sendiri," ujarnya.

Menurut orang nomor satu di Kabupaten Jayapura itu, keterbukaan informasi terkait dengan penggunaan anggaran kepada masyarakat di masing-masing wilayah pemerintahan merupakan salah satu upaya untuk memajukan daerah Papua dari ketertinggalan.

"Saya pikir dengan demikian kita bisa membangun Papua dengan kekuatan kita sendiri,"ungkapnya.

Sebagaimana diketahui pemerintah Kampung dan juga distrik di berikan masing-masing alokasi anggaran untuk membiayai berbagai kegiatan selama 1 tahun. Khusus untuk kampung, Saat ini fokus pemerintah pusat telah memberikan kebijakan untuk membangun dari kampung dengan mengalokasikan anggaran yang sangat besar mulai dari Alokasi Dana Desa dan juga ada tambahan alokasi dana kampung.

"Beberapa waktu lalu saya jalan dari kampung kampung untuk menyerahkan secara langsung dana bantuan ketahanan pangan kepada setiap kampung. Saat penyaluran itu langsung diserahkan langsung dari pihak bank Papua. Ada komentar komentar warga, mereka bilang, pembagian uang kalau begini boleh, kita lihat langsung nilainya, uangnya juga. Berarti masyarakat ini minta supaya harus ada keterbukaan mengenai keuangan ini," imbuhnya.