Bupati Wajo Minta Kepala OPD Akomodir Hasil Musrembang
loading...
Bupati Wajo, Amran Mahmud saat membuka Musrenbang Kecamatan Pammana, Selasa (22/2/2022). Foto: SINDOnews/Reza Pahlevi
A
A
A
WAJO - Bupati Wajo , Amran Mahmud meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) agar mengakomodir usulan masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang).
Hal tersebut disampaikan Amran saat memberikan sambutan pada pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023 di Kecamatan Pammana tahun anggaran 2022, Selasa (22/2/2022).
Baca Juga: Bupati
Amran menyampaikan, apa yang menjadi usulan prioritas di tingkat kecamatan di musrenbang akan dibawa ke tingkat kabupaten untuk dibahas bersama usulan kecamatan lain, sehingga bisa ditetapkan menjadi prioritas daerah.
Sebelum pelaksanaan musrenbang RKPD di Kecamatan Pammana, Bupati berkeliling ke kecamatan-kecamatan untuk memberikan pengarahan. Hal ini agar perencanaan pembangunan bisa terarah, sekaligus selaras dengan program pemerintah daerah.
sejak 2020 sampai sekarang, banyak program yang harus ditunda karena anggarannya dialihkan.
"Tidak ada lagi istilah karena kedekatan dengan Bupati dan Wakil Bupati sehingga bisa langsung mengusulkan program tanpa melalui musrenbang. Semua sekarang harus melalui musrenbang," tegasnya.
Lihat Juga: Penanggung Jawab Belum Terpilih, DPRD Kabupaten Kendal Tetap Siapkan Program Pembangunan 2025
Hal tersebut disampaikan Amran saat memberikan sambutan pada pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023 di Kecamatan Pammana tahun anggaran 2022, Selasa (22/2/2022).
Baca Juga: Bupati
Amran menyampaikan, apa yang menjadi usulan prioritas di tingkat kecamatan di musrenbang akan dibawa ke tingkat kabupaten untuk dibahas bersama usulan kecamatan lain, sehingga bisa ditetapkan menjadi prioritas daerah.
Sebelum pelaksanaan musrenbang RKPD di Kecamatan Pammana, Bupati berkeliling ke kecamatan-kecamatan untuk memberikan pengarahan. Hal ini agar perencanaan pembangunan bisa terarah, sekaligus selaras dengan program pemerintah daerah.
sejak 2020 sampai sekarang, banyak program yang harus ditunda karena anggarannya dialihkan.
"Tidak ada lagi istilah karena kedekatan dengan Bupati dan Wakil Bupati sehingga bisa langsung mengusulkan program tanpa melalui musrenbang. Semua sekarang harus melalui musrenbang," tegasnya.
Lihat Juga: Penanggung Jawab Belum Terpilih, DPRD Kabupaten Kendal Tetap Siapkan Program Pembangunan 2025
(luq)
Explore More