Penanggung Jawab Belum Terpilih, DPRD Kabupaten Kendal Tetap Siapkan Program Pembangunan 2025

KENDAL - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal tetap menyiapkan program pembangunan meski belum ditetapkan siapa yang akan menjadi penanggung jawab. Program pembangunan tersebut disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) 2025.

Hal tersebut dikatakan Ketua DPRD Kendal Muhammad Makmun saat menyampaikan rekomendasi program pembangunan yang akan dimasukkan ke dalam Musrenbang di Pendopo Tumenggung Bahurekso Setda Kendal, Senin (25/3/2025).

Menurutnya, yang dimaksud penanggung jawabnya belum jelas itu karena pada saat hasil musrenbang tersebut sudah siap, penanggung jawab pelaksanaannya yang dalam hal ini adalah Bupati Kendal, belumlah terpilih. Sebab, bupati masih akan dipilih melalui proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang akan dilaksanakan pada November 2024.

"Jadi, saat ini yang sudah siap adalah DPRD karena sudah terpilih sosok-sosoknya melalui Pemilu 2024 pada Februari lalu, sedangkan bupatinya siapa, apakah pak bupati atau bu bupati, siapa ini kan belum jelas," ujarnya.

Meski demikian, Makmum melanjutkan, sebagai tanggung jawab selaku wakil rakyat yang telah terpilih, DPRD tetap menyiapkan beberapa program pembangunan yang sudah disepakati di tingkat DPRD untuk dijadikan program prioritas dalam RKPD 2025.

Untuk itu, dia pun lantas membeberkan beberapa program yang harus dijadikan prioritas. Pertama adalah persoalan angka kemiskinan yang menurut data tahun 2023 adalah 9,39 persen, di mana ternyata masih lebih tinggi dibanding angka kemiskinan nasional, yaitu 9,36 persen.

"Artinya, ini memang masih harus ditekan lagi supaya angka kemiskinan di Kabupaten Kendal bisa menurun lagi. Dan ini harus benar-benar menjadi perhatian pemerintah daerah ke depan," kata Makmun.

Selanjutnya, Makmum juga merekomendasikan angka pengangguran di Kabupaten Kendal yang meskipun sudah terjadi penuruanan pada tahun 2023, namun jumlahnya masih cukup tinggi, sehingga hal tersebut juga perlu mendapatkan perhatian seirus dari pemerintah.

Selain masalah kemiskinan dan pengangguran, dirinya juga merekomendasikan persoalan pembangunan infrastruktur jalan, khususnya jalan kabupaten.

Untuk itu, Makmum juga mengusulkan agar penanganan jalan-jalan yang dalam kondisi rusak menjadi prioritas karena dalam catatannya, saat ini jalan kabupaten yang dalam kondisi rusak berat mencapai 1.531 kilometer. Kemudian, jalan yang rusak dalam kategori sedang mencapai 64.644 kilometer, sedangkan jalan yang rusak ringan 261.606 kilometer.