Gereja di Papua Akan Dilibatkan Dalam Program Percepatan Pembangunan
loading...
A
A
A
Sementara, Ketua PGGP, Pdt. Hezkia Rollo mengapresiasi langkah Wapres KH Ma'ruf Amin yang menggandeng tokoh-tokoh gereja dalam upaya percepatan pembangunan di Tanah Papua.
"Tuhan ini baik, karena menjadikan seorang kyai menjadi Wakil Presiden. Sehingga kami yang banyak kyai di Papua ini bersatu dalam satu kesatuan gerak. Dan kami percaya bahwa pembangunan di Tanah Papua ini akan berjalan dengan damai dan sukacita, karena peletak dan pendiri PGGP telah keluar dengan tema sentral Jadikan Papua Tanah Damai," ucap Pdt. Hezkia.
Dia menambahkan, hasil Konferensi akan dibuatkan rekomendasi yang kemudian dikirimkan ke Presiden dan Wakil Presiden di Jakarta untuk kemudian menjadi pertimbangan keikutsertaan gereja dalam pembangunan di Tanah Papua.
"Petunjuk dari Prof Abdillah, bahwa hasil dari seminar dan konferensi mampu melahirkan rekomendasi untuk melibatkan gereja dalam pembangunan di Tanah Papua. Sehingga harapan kami, gereja tidak lagi menjadi penonton saja," ucapnya.
Sementara, Ketua PGGP Papua Barat, Pdt. Shirley F.A Parinussa mengapresiasi keseriusan pemerintah pusat dalam hal pembangunan di Tanah Papua, utamanya pelibatan gereja dalam upaya pembangunan kesejahteraan masyarakat.
"Kami saat ini memasuki perubahan pembaharuan dan peradaban baru bangsa Papua di tanah Papua. pelaksanaan konferensi dan seminar perayaan HPI ke-167 tahun ini merupakan komitmen baru dari semua pemimpin gereja di tanah Papua, dari 58 Dedominasi Gereja di Tanah Papua, walaupun ada 2 Provinsi tetapi perjuangan ini tidak terbagi."
"Kita mau satukan persepsi satukan langkah untuk mengawal pembangunan di Papua dan Papua Barat. Sehingga tidak ada lagi air mata tidak ada lagi tangisan karena apapun yang terjadi atas umat, kami bertanggung jawab," ucapnya.
Dikatakan, seminar dan konferensi jua dimaksudkan untuk menyatukan persepsi seluruh pemimpin umat di Papua untuk mendukung pembangunan di Tanah Papua dengan tanpa kekerasan dan segala bentuk penindasan dan segala bentuk penghilangan hak-hak orang Papua terhadap ekonomi, pendidikan, sosial.
"Jadi gereja harus diberikan kesempatan untuk mengawal dan mendampingi pemerintah dalam pembangunan. Sehingga gereja tidak hanya manjadi penonton, tapi gereja sebagaimana disampaikan ketua PGGP Papua, menjadi peletak dasar untuk pembangunan Papua yang bermartabat dan mampu menghasilkan SDM yang luar biasa," katanya.
"Tuhan ini baik, karena menjadikan seorang kyai menjadi Wakil Presiden. Sehingga kami yang banyak kyai di Papua ini bersatu dalam satu kesatuan gerak. Dan kami percaya bahwa pembangunan di Tanah Papua ini akan berjalan dengan damai dan sukacita, karena peletak dan pendiri PGGP telah keluar dengan tema sentral Jadikan Papua Tanah Damai," ucap Pdt. Hezkia.
Dia menambahkan, hasil Konferensi akan dibuatkan rekomendasi yang kemudian dikirimkan ke Presiden dan Wakil Presiden di Jakarta untuk kemudian menjadi pertimbangan keikutsertaan gereja dalam pembangunan di Tanah Papua.
"Petunjuk dari Prof Abdillah, bahwa hasil dari seminar dan konferensi mampu melahirkan rekomendasi untuk melibatkan gereja dalam pembangunan di Tanah Papua. Sehingga harapan kami, gereja tidak lagi menjadi penonton saja," ucapnya.
Sementara, Ketua PGGP Papua Barat, Pdt. Shirley F.A Parinussa mengapresiasi keseriusan pemerintah pusat dalam hal pembangunan di Tanah Papua, utamanya pelibatan gereja dalam upaya pembangunan kesejahteraan masyarakat.
"Kami saat ini memasuki perubahan pembaharuan dan peradaban baru bangsa Papua di tanah Papua. pelaksanaan konferensi dan seminar perayaan HPI ke-167 tahun ini merupakan komitmen baru dari semua pemimpin gereja di tanah Papua, dari 58 Dedominasi Gereja di Tanah Papua, walaupun ada 2 Provinsi tetapi perjuangan ini tidak terbagi."
"Kita mau satukan persepsi satukan langkah untuk mengawal pembangunan di Papua dan Papua Barat. Sehingga tidak ada lagi air mata tidak ada lagi tangisan karena apapun yang terjadi atas umat, kami bertanggung jawab," ucapnya.
Dikatakan, seminar dan konferensi jua dimaksudkan untuk menyatukan persepsi seluruh pemimpin umat di Papua untuk mendukung pembangunan di Tanah Papua dengan tanpa kekerasan dan segala bentuk penindasan dan segala bentuk penghilangan hak-hak orang Papua terhadap ekonomi, pendidikan, sosial.
"Jadi gereja harus diberikan kesempatan untuk mengawal dan mendampingi pemerintah dalam pembangunan. Sehingga gereja tidak hanya manjadi penonton, tapi gereja sebagaimana disampaikan ketua PGGP Papua, menjadi peletak dasar untuk pembangunan Papua yang bermartabat dan mampu menghasilkan SDM yang luar biasa," katanya.